BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Soal PI 10 persen dari Wilayah Kerja Blok Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) turut menjadi perhatian massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis, 7 September 2023.
Aksi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Universitas Riau itu mendesak Syamsuar untuk menuntaskan berbagai persoalan yang sebelumnya telah menjadi janji kampanye. Menurut mereka sejumlah persoalan yang dijanjikan itu belum tuntas hingga kini, termasuk PI 10 persen WK Blok Rokan yang dikelola PT PHR.
Dalam aksinya, massa mendesak Syamsuar untuk mengevaluasi PT PHR dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di PHR, “Termasuk menjamin penyegeraan pencairan PI 10 persen, paling tidak sebelum masalah Gubernur Riau berakhir,” kata Presma BEM Unri, Khoirul Basar.
Adapun tuntutan lain yang turut disuaran dalam aksi ini, menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla yang ada. “Serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau,” tuturnya.
Selain itu, dalam tuntutannya, massa juga mendesak Syamsuar untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak, bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Riau.
Lalu, mendesak agar Syamsuar membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau.
Syamsuar juga diminta untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau, menyelesaikan semua temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.
Selanjutnya, mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai, dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau, serta menuntut Gubernur dan Pemprov untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye.
“Harus memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, karhutla serta konflik lahan yang ada di Riau,” katanya.***
