Perekrutan karyawan di PHR menuai polemik. LAM Riau menilai syarat yang diberlakukan menutup peluang bagi tenaga kerja putra daerah. Gubernur Riau Syamsuar diminta segera bersikap
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar diminta untuk segera mengambil sikap, terkait polemik perekrutan karyawan baru di Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau sebelumnya merespon bahwa pemberlakukan syarat—calon pelamar wajib memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun—mempersempit peluang bagi putra dan putri daerah untuk bekerja di perusahaan migas itu.
“Menurut saya Pak Gubernur harus bersikap. Iya, jangan diam saja, dong,” kata pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Riau Adlin kepada Bertuahpos.com, Selasa, 29 Februari 2022 di Pekanbaru.
Dia mengatakan, selama ini kekayaan alam Riau dikeruk habis oleh asing. Sedangkan putra daerah cuma gigit jari. Sekarang ladang minyak itu dikuasai negara. Namun kenyataannya, tetap tidak memberi ruang kepada putra dan putri daerah, dengan pemberlakukan syarat masuk kerja harus memiliki pengalaman 3-5 tahun di bidang migas.
Sikap Syamsuar terhadap polemik ini, kata Adlin, juga menjadi penentu atas kekurangan-kekurangan selama tiga tahun memimpin Riau—menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen Jaring Aspirasi Masyarakat—menunjukkan bahwa janji politik Syamsuar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, masih mengecewakan.
“Ya Pak Syamsuar harus bisa mengupayakan bagaimana tenaga kerja dari putra dan putri daerah di Riau juga bisa ambil bagian bekerja di PHR,” tuturnya.
Sementara itu, terkait persoalan-persoalan teknis lain, kata dia, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mekanisme training, setelah diseleksi. Mengingat adanya kualifikasi, itu hal yang wajar. Artinya, Pemprov Riau dalam hal ini harus bisa memberikan ruang kepada putra dan putri daerah dengan memfasilitasi mereka untuk belajar.
“Pemerintah bisa fasilitasi, supaya kemampuan mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan PHR,” terangnya.
Dalam hal ini, menurut Adlin, Pemprov Riau bisa saja mengucurkan sejumlah dana untuk meningkatkan kemampuan SDM putra dan putri daerah. “Buka aja ruang bagi mereka dulu. Masa anak Riau ini bodoh semua, kan nggak mungkin. Pastilah dari mereka itu ada yang mampu,” sebutnya.
“Artinya, Pak Gubernur tak bisa diam saja atas kritikan-kritikan yang masuk tentang perekrutan karyawan PHR. Pak Gub harus bersikap, membantu. Gubernur jangan diam saja. Apa gunanya PHR ada di sini (Riau) kalau begitu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar pernah menyinggung soal rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah sumber daya alam migas yang melimpah. Kondisi seperti itu terjadi di Riau, saat ini. Hal ini diungkapkan Syamsuar saat hadiri dies natalis Universitas Pertamina ke-6 Gedung Griya Legita, Universitas Pertamina, 2 Februari 2022.
“Namun sayangnya, dengan potensi energi migas yang ada di Bumi Lancang Kuning itu tidak sebanding dengan kualitas SDM yang ada saat ini,” ujarnya.
Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih setengahnya dipegang operasional PT Pertamina (Persero). Pekanbaru terdapat kantor pusat Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Sementara di Kota Dumai dan bengkalis ada kilang minyak Pertamina. Sementara khusus penghasil migasnya saja, PHR Blok Rokan ada di 5 kabupaten yaitu Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Rokan Hulu. Bahkan, migas di Indragiri Hulu saat ini juga dikelola oleh Pertamina.
Dengan demikian, kata Syamsuar, sebagian besar Riau milik Pertamina. Oleh sebab itu, dia berharap Pertamina hendaknya berikan kontribusi seimbang kepada putra dan putri Riau. Salah satunya, tentang peningkatan kualitas SDM. Agar Riau tak jadi penonton di negeri sendiri.
“Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, SDM juga menjadi prioritas kami. Kalau kita lalai dengan SDM kita pasti menjadi penonton di negeri sendiri,” ungkap Syamsuar.
Sebelumnya, PT PHR juga telah keluarkan rilis yang menyatakan bahwa operasional mereka didukung oleh anak-anak bangsa. Mayoritas pekerja di WK Rokan merupakan tenaga kerja lokal Riau yang memiliki KTP dan berdomisili di Bumi Lancang Kuning ini, tanpa membeda-bedakan asal suku mereka. Operasi WK Rokan didukung sekitar 25.000 pekerja, baik itu pegawai tetap PHR maupun pegawai dari perusahaan mitra kerja.
Dari 2.700 pegawai tetap, sekitar 70 persen di antaranya memiliki KTP Riau, yang berdasarkan peraturan daerah merupakan tenaga kerja lokal. Sedangkan untuk pegawai perusahaan mitra kerja yang mendukung operasional WK Rokan, jumlah tenaga kerja lokal mencapai 85 persen dari total sekitar 22.000 orang.
Perekrutan pegawai di lingkungan Pertamina dijalankan dengan mengedepankan prinsip fairness, termasuk keberpihakan atau peluang bagi tenaga kerja lokal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembukaan lowongan kerja di lingkungan Pertamina disesuaikan dengan kebutuhan operasi Perusahaan, termasuk peluang penerimaan fresh graduate.
(bpc2)
