BERTUAHPOS.COM – Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama TPID dan Forkopimda Provinsi Riau lakukan gerakan tanam komoditas cabai merah di lahan Kelompok Tani Amara Jaya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Jumat, 17 Mei 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sumatera pertama di Tahun 2024 di bawah Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau.
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto sekaligus Ketua TPID Provinsi Riau mengatakan Penyelenggaraan seremonial GNPIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan TPID, baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota di Riau yang selalu bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau tergolong daerah yang defisit neraca pangan dikarenakan lahan Riau yang mayoritas bersifat gambut, sehingga menantang untuk budidaya pertanian.
Upaya ini diharapkan dapat menjawab masalah pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya.
“Kendati demikian, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, mengatakan bahwa pemerintah menekankan pentingnya ketahanan ekonomi domestik di tengah gejolak dan dinamika global. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah stabilitas pangan.
“Dinamika global sangat berpengaruh ke Indonesia, oleh sebab itu kita perlu ketahanan ekonomi domestik, salah satunya berkaitan dengan stabilitas pangan,” ujarnya.
Dia mengatakan, menjaga daya beli masyarakat memerlukan sinergi dengan banyak pihak. “Sebagai satu bangsa kita punya kekuatan untuk menghadapi tantangan global,” tambahnya.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan pentingnya komunikasi dalam upaya pengendalian inflasi.
Pernyataan ini disampaikan setelah rangkaian kegiatan yang diawali oleh High Level Meeting TPID se-Sumatra bersama TPIP, dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.
Destry menyatakan bahwa banyak masukan telah diterima terkait upaya pengendalian inflasi di daerah. “Semua masukan itu adalah prioritas,” ujarnya. “Ini harus menjadi satu kesatuan yang menyeluruh, bukan hanya sebatas konsep di atas kertas,” tambah Destry.
Dalam konteks global, Destry menyebut bahwa Indonesia tengah menghadapi masalah pelik, termasuk disrupsi pada suplai pangan dan energi yang memicu masalah pangan.
“Bicara tentang inflasi, semua orang paham bahwa mandat BI berdasarkan undang-undang adalah menjaga stabilitas rupiah, baik dalam bentuk inflasi maupun nilai tukar. Jika inflasi tinggi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa inflasi tinggi menyebabkan peningkatan biaya ekonomi masyarakat, menggerus daya beli, dan meningkatkan kemiskinan. “Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.***(galeri)
© 2013-2022