BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sebuah dokumen yang viral memuat tentang fakta integritas untuk memenangkan Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2023, dianggap sebuah fakta yang akan mencoreng demokrasi di Indonesia.
pakta integritas berjudul: Pakta Integritas untuk Memenangkan Capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024” itu ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban, dan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso. Dokumen ini menjadi viral dan tersebar luas di media sosial.
Dalam dokumen pakta integritas itu, terdapat 5 poin komitmen yang telah ditandatangani oleh Yan Piet dan Brigjen TSP Silaban. Pertama, pakta integritas menyatakan komitmen mendukung dan sepenuhnya melaksanakan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
Igor Dirgantara, seorang pengamat politik, menilai kehadiran pakta tersebut telah melanggar netralitas Pilpres 2024. Dirinya menyebut bahwa kubu Ganjar seakan-akan menimbulkan kontroversi terhadap diri sendiri terkait dugaan kasus tersebut.
“Menuduh pihak lain tidak netral, namun malah terlibat dalam tindakan yang mencurigakan, seperti lempar batu sembunyi tangan atau menepuk air di dulang, tetapi justru terciprat mukanya sendiri. Ini merupakan tindakan tidak konsisten dan bisa disebut sebagai bentuk kecurangan,” ujar Igor saat dihubungi di Jakarta.
Igor mengkritisi tindakan Ganjar yang dianggapnya telah merusak dan melanggar netralitas Pilpres 2024. Munculnya pakta integritas ini bahkan menepis isu yang menyerang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait ketidaknetralan aparat dan birokrat.
“Itu seolah-olah Ganjar telah melukai integritas Pilpres 2024 dengan tindakannya. Isu tentang aparat dan birokrat tidak netral yang menyasar Prabowo-Gibran menjadi tidak berdasar dengan adanya pakta integritas ini,” ujar Igor.
Ia menegaskan bahwa Ganjar tampaknya kurang memiliki komitmen kuat untuk memastikan adanya pemilihan presiden yang jujur dan adil. Menurut Igor, Ganjar kurang menunjukkan tingkat integritas yang tinggi untuk menjaga integritas demokrasi.
“Pakta integritas ini juga mengindikasikan bahwa Ganjar tidak mampu menjaga netralitas Pemilu 2024. Sementara Prabowo, yang difitnah merusak demokrasi, ternyata lebih konsisten dalam menjunjung komitmen dan netralitas, serta memegang prinsip pemilu yang bersih, jujur, dan adil,” ungkap Igor.***
