Soal Penempatan Direksi PIR dan SPR, Syamsuar: Kalau Tak Bagus Kita Ganti Lagi

Gubenrur Riau Syamsuar (Kiri) usai melakukan peninjauan vaksin bersama beberapa perwakilan Forkompida Riau. (Melba/Bertuahpos)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar menanggapi santai mengenai polemik penunjukkan komisaris dan direksi di BUMD PT PIR dan SPR.

Diketahui, jajaran direksi dan komisaris sudah dikukuhkan dalam Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) yang dilaksanakan pada 22 Februari 2021 lalu. Untuk jajaran direksi dan komisaris yang ditunjuk, sebelumnya juga sempat mendapat tentangan dari DPRD Provinsi Riau.

Menurut Gubernur Riau Syamsuar, tak ada yang salah dengan penunjukkan direksi dan komisaris untuk PIR dan SPR. Syamsuar juga mengklaim bahwa persoalan ini sebelumnya sudah didudukkan dengan pihak dewan.

“Tidak. Memang tak ada perubahan dari hasil seleksi sebelumnya. Terhadap pertimbangan dewan itu juga sudah kami bicarakan, dan saya sudah bicara langsung dengan dewan,” ungkapnya.

Baca: Bupati Kampar Ajak Seluruh Masyarakat Menabung di Bank Riau Kepri

Menurut Syamsuar, para jajaran direksi dan komisaris yang sudah ditunjuk sesuai dengan hasil fit and propertest itu, dibebankan dengan target kerja.

Dengan kata lain, menurut Syamsuar, target kerja itu akan menjadi patokan Pemprov Riau sebagai pemegang saham utama. Jika memang hasil kinerjanya tidak memuaskan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, maka jajaran direksi dan komisaris bisa saja diganti.

“Mereka itu bekerja ada targetnya. Kalau tak bagus targetnya, ya kita ganti balek (lagi),” kata Syamsuar.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi mengungkapkan, Gubernur Riau Syamsuar sudah selayaknya memiliki gebrakan jitu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi BUMD di Riau selama ini.

“Mengingat tidak semua BUMD yang milik Pemprov Riau itu sehat kondisinya. Makanya gebrakan itu perlu, menurut saya,” kata Tri saat dihubungi Bertuahpos.com, via seluler.

Persoalan SDM di manajemen dan direksi BUMD, sudah menjadi masalah menahun. Oleh sebab itu, jika hasil seleksi yang dilakukan ‘mungkin tidak transparan’ menyebabkan adanya kegolak dalam bentuk kritik dari berbagai pihak.

“Transparansi itu bahkan harus dilakukan pada tahapan proses seleksi awal. Kualitas SDM yang baik salah satunya dihasilkan dari proses perekrutan yang dilakukan secara transparan,” ungkap Triono Hadi. (bpc2)