BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar membeberkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau dalam kondisi tidak sehat.
Adapun beberapa perusahaan plat merah yang disebut Syamsuar, yakni PT Riau Petroleum, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), Anak Perusahaan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yakni SPR Langgak, dan PT Riau Airlines (RAL).
Menurutnya, semua perusahaan ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi baik berkaitan dengan internal, maupun eksternal.
Dalam sebuah pertemuan, Syamsuar bahkan menyebut perusahaan-perusahaan tersebut sebagai BUMD yang tak sehat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis bahkan langkah hukum untuk penyelesaiannya.
Sedangkan khusus RAL, “…daripada bikin pusing bagus dipailitkan saja lah,” katanya.
Dia menambahkan, selama 3 tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Riau, Syamsuar mengeklaim bahwa dirinya terus mencermati perkembangan BUMD yang disebutnya bermasalah itu. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan.
“Terutama Riau Petroleum. Lalu ada juga anak perusahaan BUMD yang tidak sehat. Misalnya anak perusahaan PT PIR, Kemudian RAL yang menyusu dengan PIR.
“Khusus yang bermasalah ini, khususnya PT PIR, tolong Direksi dan komisaris dibicarakan dengan OJK. OKJ dulu pernah menyarankan kepada saya terkait persoaln yang dihadapi, karena mengganggu PT PIR terkait utang piutang. Tolong segera. Langsung merapat ke OJK untuk membahas masalah itu,” smabungnya.
Sedangkan untuk PT Riau Petroleum, kata Syamsuar, yang perlu digesa bagaimana pengelolaan PI 10% terhadap migas. Dia menyarankan agar pihak manajemen segera berdiskusi dengan BPKP untuk meminta petunujuk.
“Nah, pertunjuknya terkait pengelolaan PI 10% itu kan sudah ada dari BPKP, sudah juga dilaporkan ke Dinas ESDM, tolong direksi dan ESDM bincangkan segera masalah ini. Kalau memang mengharuskan RUPS, tolong disegerakan RUPS-nya,” tambahnya.
“Tolong dievaluasi dan disegerakan proses PI itu dari yang di PHR, Wilayah Kerja Kampar, dan semuanya lah. Saya akan tagih progresnya setiap bulan, supaya nanti bisa saya intervensi. Kalau memang nyangkutnya di Pertamina, kirim surat ke Pertamina itu,” tambahnya.
Menurut Syamsuar, BUMD yang bermasalah ini sudah seharusnya mengerti dengan setiap persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian masalah-masalah yang ada tidak dibiarkan berlarut-larut sehingga membuat perusahaan tidak berkembang, yang juga berdampak pada minimnya kontribusi terhadap PAD Riau.
Penyertaan Modal Pemprov Riau ke BUMD
Hingga 2021, Pemprov Riau sudah menyuntik modal dana ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nominal hampir mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut disertakan kepada 7 BUMD milik provinsi, 2 BUMD lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Bertuahpos.com dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, terdapat 9 BUMD yang ada penyertaan modal Provinsi Riau di dalamnya. Dengan proporsi kepemilikan yang berbeda.
“Adapun total penyertaan modal (Murni) Provinsi Riau hingga tahun 2021 sebesar Rp901,8 miliar atau hampir Rp1 triliun,” Koordinator Fitra Riau Triono Hadi kepada Bertuahpos.com belum lama ini.
Tercatat Pemprov Riau punya saham di PT Bank Riau Kepri (sekarang Bank Riau Kepri Syariah) sebesar Rp419 miliar lebih dengan kepemilikan saham sebesar 38,09%.
Lalu di PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp49 miliar lebih (99,99% kepemilikan saham), PT Riau Airlines (RAL) Rp149 miliar lebih (69,14% kepemilikan saham), di PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Pemprov Riau menyertakan modal sebesar Rp124,9 miliar lebih (dengan 63,24% kepemilikan saham).
Selain itu, di PT Riau Petroleum Pemprov Riau memodali sebesar Rp7,2 miliar lebih dengan 96,66% kepemilikan saham, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp80 miliar lebih dengan 99,95% kepemilikan saham, dan PT Jamkrida sebesar Rp25,4 miliar lebih dengan 98,64% kepemilikan saham.
Selain 7 BUMD itu, ada 2 BUMD lagi yang di dalamnya terdapat penyertaan modal dari Pemprov Riau, yakni PT Askrida sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan kepemilikan saham 0,64% dan PT Bumi Siak Pusako dengan penyertaan modal sebesar Rp45 miliar lebih dengan 18,07%.
“Dengan demikian total permodalan yang diberikan Pemprov Riau kepada BUMD ini sebesar Rp901,8 miliar lebih,” kata Triono.***
