PEKANBARU, BERTUAHPOS.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku pusing 7 keliling dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun serta tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun. Ia mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau, karena biasanya berkisar 200 hingga 250 miliar rupiah.
Uniknya problem defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau ini, ternyata tahun lalu sudah dikemukakan oleh Mantan Gubernur Riau Syamsuar. Pernyataan Riau (saat itu) defisit 1,3 triliun tersebut disampaikannya dalam Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024.
“Pak Wahid dan Pak Sf. Sebagaimana kita ketahui bersama, bukan rahasia lagi, saat ini Provinsi Riau defisit anggaran 1,3 triliun. Seandainya Pak Wahid dan Pak Sf menjadi gubernur dan wakil, apa yang mau dilakukan. Dan kondisi ini belum pernah terjadi di kepemimpinan siapapun,” tanya Syamsuar Mantan Gubernur Riau yang bertanya kepada Pasangan Calon (Paslon) 1 Abdul Wahid – Sf Hariyanto pada 17 November 2024 di SKA Co-Ex Pekanbaru di acara debat kedua Pilkada Riau yang digelar KPU Riau.
Pertanyaan ini tentu saja disampaikan Syamsuar kepada Paslon 1 yaitu Abdul Wahid – SF Hariyanto. Pasalnya Sofyan Franyata Hariyanto atau yang lebih dikenal dengan SF Hariyanto, menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau sejak 29 Februari 2024 hingga 14 Agustus 2024, dan sebelumnya Ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau sejak 2021-2024.
Mendengar pertanyaan dari Syamsuar yang berpasangan dengan Mawardi sebagai Paslon 3, Paslon 1 melalui Calon Gubernur Riau SF Hariyanto saat itu mengatakan bahwa sebelumnya Riau pernah mengalami defisit sebesar 1,7 triliun dan Ia menyelesaikan defisit tersebut. Sf Hariyanto juga menyinggung mantan Gubernur Riau Syamsuar tersebut menjadi lupa karena sudah tua, dan pengelolaan anggaran itu oleh Sekretaris Daerah yang saat itu dijabatnya.
“Terima kasih. Pertanyaan ini yang saya tunggu Pak. Pak Syamsuar lupa, saya ini Ketua TAPD Sekretaris Daerah, saya yang mengelola anggaran. Beliau tidak tahu, 2023 defisit 1,7 triliun dan kita selesaikan. Saya rasionalisasi, kegiatan skala prioritas, kita potong. Itu saya lakukan. Beliau lupa dia. Ini kadang – kadang kasihan, karena sudah tua lupa dia,” ujar SF Hariyanto dalam debat pilkada tersebut, dan saat ini Ia sebagai Wakil Gubernur Riau.
Pertama, lanjut SF Hariyanto, sekarang masih bulan Oktober (2024), ada triwulan IV yang belum masuk dari pusat. Itu sekitar 400 miliar. Kedua, dana kendaraan pajak bermotor, itu 80 miliar satu bulan, kali tiga 240 miliar. Itu belum masuk. Tiga, P1 dari minyak PHR, itu belum masuk (juga). “Terakhir APBD 2025 belum dibahas, kok tahu ada defisit 1,3 (trilun). Kayak dukun saja Pak Syamsuar. Lupa bapak, yang bahas anggaran itu adalah Sekda selaku ketua TAPD. Terima kasih,” ungkapnya menjelaskan terkait pertanyaan Syamsuar mengenai defisit anggaran.
Sementara itu, Abdul Wahid juga ikut menambahkan jawaban atas pertanyaan Syamsuar tersebut dengan mengatakan kalau tahun anggaran masih berjalan, itu belum bisa dikatakan defisit. “Kalau masih tahun berjalan belum dikatakan defisit. Kalau telah selesai, baru dibilang defisit. Tenang aja pak Syamsuar nanti kita bereskan ini. Insyaalllah jika kami yang diberi amanah, kami selesaikan itu. Ga ada masalah. Biar kami yang menyelesaikan pegawai honor yang belum dibayar. Kita selesaikan semuanya. Insyallah kami urus dengan baik,” ungkap Abdul Wahid saat debat pilkada kala itu dan saat ini telah menjadi Gubernur Riau.
Kini, pernyataan Syamsuar terbukti benar dan membuat pusing Gubernur Riau Abdul Wahid. Pada kesempatan terpisah, dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025) kemarin, Abdul Wahid mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau. BACA: Gubri Abdul Wahid Mengaku Terbebani dengan Tunda Bayar Rp2,2 Triliun, Anggota Banggar DPRD Riau: Jangan Dipelintir
Abdul Wahid menilai masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan. “Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?” ujar Abdul. (mj)
