BERTUAHPOS.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bima Aria, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau untuk naik kelas. Ia menilai pengelolaan aset daerah yang produktif harus mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bima Aria, interkonektivitas yang sudah terbangun seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, listrik, dan telekomunikasi membuka peluang besar. Kreativitas pemerintah daerah dalam memberdayakan aset menjadi kunci utama.
“saya kira kreativitas kawan-kawan di daerah untuk memberdayakan aset menjadi satu resources yang produktif yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap Badan Usaha Milik Daerah terhadap PAD,” ujar Bima Aria saat pertemuan di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah di Pekanbaru, Rabu (02/09/2026).
Ia menyebut efisiensi yang berjalan saat ini membuat DPR harus menyesuaikan cara pandang dengan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo. Untuk itu, DPR menginisiasi pembentukan Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah.
Bima Aria mengidentifikasi adanya kesenjangan akses antara daerah dan pusat dalam memberdayakan aset. Kesenjangan ini dinilai menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah. “ada kesenjangan untuk berbagai hal antara daerah dan pusat,” jelasnya.
Sebagai solusi, DPR mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri juga merangkap sebagai Menteri Urusan Badan Usaha Milik Daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjembatani daerah yang mengalami kesulitan dalam pemberdayaan aset.
“Maka kami pun menginginkan bagaimana Menteri Dalam Negeri juga merangkap Menteri Urusan Badan Usaha Milik Daerah sehingga daerah-daerah yang mengalami berbagai kesulitan terhadap pemberdayaan atau pemaksimalan aset daerah ini bisa dijembatani dengan menteri terkait,” ujarnya.
Bima Aria juga mengungkapkan bahwa akan segera dibentuk Direktorat Jenderal khusus BUMD. Pembentukan ini bukan untuk mencampuri urusan BUMD, melainkan untuk menaikkan kelasnya.
Riau dinilai memiliki tiga sektor unggulan yang bisa dimaksimalkan oleh BUMD. Ketiganya adalah minyak dan gas (oil and gas), perkebunan sawit sebagai green gold, dan perikanan sebagai blue gold. “Kami berharap ini lebih dimaksimalkan,” jelas Bima Aria.
Ia berharap BUMD Riau tidak hanya menjadi pemain nasional. BUMD harus mampu menjadi petarung global dengan indikator kinerja utama (KPI) berstandar nasional maupun internasional. “Tentunya KPI-nya harus standar nasional maupun internasional,” ucapnya.
Dengan upaya ini, DPR berharap pemerintah daerah dan kabupaten di Riau memperoleh gambaran yang jelas. Terutama mengenai aset yang belum dimanfaatkan secara optimal beserta strategi pemberdayaannya. “Itu penting untuk pemerintah daerah dan kabupaten Riau ini,” pungkasnya.
