• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Kamis, November 19, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

BUMN Itu Harusnya Melayani Rakyat, Bukan Serobot Lahan Rakyat

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
24 Juni 2021
Masyarakat Pantai Raja, konflik lahan PTPN V

Masyarakat Pantai Raja di Kantor DPRD Riau mengadukan masalah lahan. (Romi/bertuahpos)

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan BUMN seperti PTPN V memang  bukan hal yang baru di Provinsi Riau. 

Fakta – fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan negara belum sepenuhnya berasas pada kesejahteraan rakyat, yang menjadi tujuan negara. Harusnya keberadaan mereka untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, terutama masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Seperti diberitakan Bertuahpos.com sebelumnya, sejumlah masyarakat di Pantai Raja, Kampar Kiri mendatangi kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 24 Juni 2021, untuk bermediasi menuntut agar PTPN V mengembalikan tanah mereka yang sudah dirampas. 

“Kalau kita lihat dari kasus ini, dan berbicara pantas atau tidak, ya sudah pasti sangat tidak pantas sebuah perusahaan negara melakukan perampasan tanah masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Scale Up Riau M Rawa El Amady, kepada Bertuahpos.com, Kamis, 24 Juni 2021.

Dia mengatakan bahwa BUMN didirikan untuk kepentingan negara, salah komponen negara adalah rakyat. Maka tak akan ada negara, kalau tidak ada rakyat.  

Dia melihat, secara normatif BUMN didirikan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Jika BUMN melakukan tindakan seberang mengambil tanah rakyat maka sudah bertentangan dengan tujuan didirikanya sebuah BUMN. 

“Keuntungan memang menjadi tujuan. Tetapi keuntungan tersebut dimaksudkan untuk membiayai bagi peningkatan bagi pelayanan masyarakat,” terangnya.

Dari hasil mediasi antara masyarakat Pantai Raja bersama dengan DPRD Provinsi Riau membuahkan beberapa kesepakatan. Salah satunya pihak PTPN V bersedia menyediakan lahan seluas 400 hektar untuk masyarakat sebagai penggati lahan mereka yang hilang.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan, menurut pengakuan masyarakat tanah mereka berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN V.

Kasus ini, kata dia, pernah dibawa ke Komnas HAM pada 2019 lalu. Dan saat itu, datanya tepat dan akurat, sehingga masyarakat harus mendapatkan lahan 400 hektar.

Namun, setelah sekian tahun, tidak ada aksi, sehingga masyarakat kembali menuntut lahan mereka.

“Akhirnya, hasil mediasi, ada kesepakatan pemerintah kabupaten Kampar yang akan menyediakan lahan seluas 400 hektare untuk masyarakat tersebut,” ungkapnya.

Lahan 400 hektar tersebut akan diambil dari pelepasan lahan PTPN V. Menurut Robin, PTPN V memiliki pelepasan lahan 21 ribu hektar, namun yang HGU baru 9 ribu hektare. Sementara 12 ribu ha lagi, kata dia, sedang diteliti.

“Inilah yang mau ditindaklanjuti, sehingga nanti, 400 hektare ini diharapkan dari pelepasan dari PTPN V yang belum HGU itu,” kata Robin

Setelah lahan hasil pelepasan tersebut ditemukan, PTPN V memiliki kewajiban untuk membangun dengan pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) untuk masyarakat.

“Pertama 150 hektar, kemudian Setelah 150 selesai, nanti masyarakat memohonkan lagi untuk dibangun lagi 250 hektar,” tambah dia. (bpc2)

Tags: kambarkonflik lahanlingkunganmasyarakat pantai rajaptpn vsda
Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir
Lingkungan

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir

...

Read moreDetails
Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Warga Dihimbau Tidak Terbangkan Drone Saat Heli Kopter Waterbombing Beroperasi

Karhutla 202 Ribu Hektare, Pakar Biologi Soroti Hilangnya Jaringan Ekologis

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

WALHI: Green for Riau Perlu Dimulai dari Perbaikan Tata Kelola

WALHI: Green for Riau Perlu Dimulai dari Perbaikan Tata Kelola

Next Post

Pembangunan Pasar Cik Puan, Firdaus Diminta Tak Berhitung-Hitung dengan Rakyat

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.