BUMN Itu Harusnya Melayani Rakyat, Bukan Serobot Lahan Rakyat

Kamis, 24 Juni 2021 15:27
BUMN Itu Harusnya Melayani Rakyat, Bukan Serobot Lahan Rakyat
Masyarakat Pantai Raja di Kantor DPRD Riau mengadukan masalah lahan. (Romi/bertuahpos)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan BUMN seperti PTPN V memang  bukan hal yang baru di Provinsi Riau. 

Fakta – fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan negara belum sepenuhnya berasas pada kesejahteraan rakyat, yang menjadi tujuan negara. Harusnya keberadaan mereka untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, terutama masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Seperti diberitakan Bertuahpos.com sebelumnya, sejumlah masyarakat di Pantai Raja, Kampar Kiri mendatangi kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 24 Juni 2021, untuk bermediasi menuntut agar PTPN V mengembalikan tanah mereka yang sudah dirampas. 

“Kalau kita lihat dari kasus ini, dan berbicara pantas atau tidak, ya sudah pasti sangat tidak pantas sebuah perusahaan negara melakukan perampasan tanah masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Scale Up Riau M Rawa El Amady, kepada Bertuahpos.com, Kamis, 24 Juni 2021.

Baca: Disbun Diminta Perhatikan Peta Kebun Sawit Rakyat agar Tak Tertolak PSR

Dia mengatakan bahwa BUMN didirikan untuk kepentingan negara, salah komponen negara adalah rakyat. Maka tak akan ada negara, kalau tidak ada rakyat.  

Dia melihat, secara normatif BUMN didirikan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Jika BUMN melakukan tindakan seberang mengambil tanah rakyat maka sudah bertentangan dengan tujuan didirikanya sebuah BUMN. 

“Keuntungan memang menjadi tujuan. Tetapi keuntungan tersebut dimaksudkan untuk membiayai bagi peningkatan bagi pelayanan masyarakat,” terangnya.

Dari hasil mediasi antara masyarakat Pantai Raja bersama dengan DPRD Provinsi Riau membuahkan beberapa kesepakatan. Salah satunya pihak PTPN V bersedia menyediakan lahan seluas 400 hektar untuk masyarakat sebagai penggati lahan mereka yang hilang.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan, menurut pengakuan masyarakat tanah mereka berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN V.

Kasus ini, kata dia, pernah dibawa ke Komnas HAM pada 2019 lalu. Dan saat itu, datanya tepat dan akurat, sehingga masyarakat harus mendapatkan lahan 400 hektar.

Namun, setelah sekian tahun, tidak ada aksi, sehingga masyarakat kembali menuntut lahan mereka.

“Akhirnya, hasil mediasi, ada kesepakatan pemerintah kabupaten Kampar yang akan menyediakan lahan seluas 400 hektare untuk masyarakat tersebut,” ungkapnya.

Lahan 400 hektar tersebut akan diambil dari pelepasan lahan PTPN V. Menurut Robin, PTPN V memiliki pelepasan lahan 21 ribu hektar, namun yang HGU baru 9 ribu hektare. Sementara 12 ribu ha lagi, kata dia, sedang diteliti.

“Inilah yang mau ditindaklanjuti, sehingga nanti, 400 hektare ini diharapkan dari pelepasan dari PTPN V yang belum HGU itu,” kata Robin

Setelah lahan hasil pelepasan tersebut ditemukan, PTPN V memiliki kewajiban untuk membangun dengan pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) untuk masyarakat.

“Pertama 150 hektar, kemudian Setelah 150 selesai, nanti masyarakat memohonkan lagi untuk dibangun lagi 250 hektar,” tambah dia. (bpc2)

Berita Terkini

Selasa, 25 Januari 2022 12:33

Kado Spesial Awal Tahun, Rifan Financindo Kembali Menjadi Juara Pialang Teraktif

PT Rifan Financindo Berjangka mendapat kado spesial di awal tahun 2022 dengan menerima pengumuman bahwa kembali meraih posisi pertama…

Selasa, 25 Januari 2022 12:14

Cek di Sini, Kalau Mau Tahu Harga Karet di Riau Sepekan ke Depan

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan data harga bahan olahan karet rakyat atau Bokar. Harga ini berlaku untuk sepekan ke depan.

Selasa, 25 Januari 2022 12:03

Ha? Akun IG Giring Ganesha Hilang, PSI Gelabakan

Akun IG Giring Gaseha (@giring) hilang. Kejadian ini cukup mengagetkan bagi PSI. Sebab, belum parnah terjadi hal seperti itu.

Selasa, 25 Januari 2022 11:35

Obati Bisul dengan Barang-barng Dapur Ini

Yang pernah mengalami bisul, pasti merasakan berapa nyerinya. Bisul timbul karena darah kotor.

Selasa, 25 Januari 2022 11:20

Harga TBS Sawit di Riau Naik Lagi, Usia 10-20 Tahun Rp3.456

Harga TBS sawit di Riau naik lagi. Kenaikan tertinggi terjadi untuk buah kelapa sawit umur 10-20 tahun. Kenaikan disebabkan oleh beberapa faktor.

Selasa, 25 Januari 2022 11:03

Mendagri Malaysia Bahas Ilegal Fishing di Selat Malaka, Apa yang Mereka Sepakati?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia Datok Sri Hamzah Bin Zainudin menyatakan negaranya konsen untuk memberantas ilegal fishing

Selasa, 25 Januari 2022 09:37

500 Hektare Kebun Kelapa di Inhil Akan Direplanting Tahun Ini

Sebanyak 500 hektare kebun kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau akan direplanting tahun ini.

Senin, 24 Januari 2022 20:12

Angka Kematian Omicron Rendah, ‘Tak Perlu Panik & Khawatir’

Angka kematian akibat Covid Omicron tergolong rendah. Masyarakat diminta tak panik.

Senin, 24 Januari 2022 19:04

Logam Tanah di Lumpur Lapindo Dikaji, Benarkah Jadi ‘Harta Karun’? 

Potensi logam tanah di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri perhatian banyak pihak.