BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sikap Gubernur Riau Syamsuar yang plin-plan terkait kebijakan larangan mudik lokal saat Lebaran Idul Fitri 1442 H/2021, menuai kekecewaan dari masyarakat.
Sikap seperti ini menandakan bahwa Syamsuar sebagai kepala daerah tak memiliki konsep yang jelas dalam menentukan arah kebijakan, sehingga hanya mengadopsi kebijakan pusat. Padahal untuk pengaplikasiannya belum tentu bisa disamakan.
Pandangan ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik M Rawa El Amady, Sabtu, 1 Mei 2021. “Di satu sisi dia (Syamsuar) ingin menerapkan apa yang ada di pikirannya yang menurutnya baik, namun di sisi lain ‘mungkin ditekan’ instansi di atasnya agar menerapkan standar Covid secara benar,” tuturnya.
Sebelumya penerapan kebijakan larangan mudik di Riau berlaku hanya untuk aktivitas perjalanan antar provinsi, dan mudik lokal di perbolehkan. Namun kebijakan itu diklarifikasi oleh Syamsuar dengan menyebut tidak boleh ada mudik lokal, artinya kebijakan ini berlaku menyeluruh.
Tak lama setelah itu, Syamsuar kembali merevisi bahwa mudik lokal boleh dilakukan dengan alasan memberikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk pulang kampung. Namun kebijakan ini kembali ditarik [mudik lokal di larang] dengan alasan tingginya angka kasus penyebaran Covid-19.
“Dari hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan Syamsuar inkonsistensi [tidak konsisten]. Sedangkan dia adalah pimpinan tertinggi. Publik menunggu keputusan yang benar. Tapi, kan yang terjadi sikap plin-plan,” kata Rawa El Amady.
Dia menilai, hal tersebut jelas karena Gubernur Riau tidak memiliki dasar yang jelas dalam menerapkan kebijakan larangan mudik lebaran, termasuk tidak ada konsep yang jelas dalam upaya penanganan Covid-19 di Riau.
Alhasil, kebijakan yang diambil tak lebih dari kebijakan adopsi di mana hanya merujuk pada instruksi.
“Makanya dia [Gubernur Riau] plin-plan karena tidak punya argumen kepada pihak kepolisian dan pemerintah pusat bahwa Pemprov Riau punya rencana untuk mengatasi Covid di Riau. Artinya hanya mengandalkan program pusat tanpa ada program daerah yang sistematis,” tegasnya. (bpc2)
