BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 14.980 calon pemilih pemula di Riau. Jumlah mereka tersebar di 9 kabupaten dan kota di Riau yang akan melangsungkan Pilkada 2020.
Di Kabupaten Indragiri Hulu tercatat ada 1.910 calon pemilih pemula. Di Bengkalis ada 1.735. Sedangkan di Pelalawan sebanyak 1.617 pada Pilkada 2020 ini.
Selain itu, KPU mendata terdapat 2.552 calon pemilih pemula di Kabupaten Rokan Hulu, dan 3.079 di Rokan Hilir. Sedangkan di Kabupaten Siak, terdapat 1.139, di Kuantan Singingi ada 1.421, Kepulauan Meranti sebanyak 862 dan Dumai ada 665 calon pemilih pemula.
“Penyerahan data pemilih pemula ini merupakan amanah UU Pemilu sebagai wujud dari usaha merealisasikan data pemilih bersih menuju pemilu/pemilihan berkualitas,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data Pemilih KPU Provinsi Riau Abdul Rahman.
Dijelaskan Rahman, data ini oleh KPU Provinsi Riau, sudah diteruskan ke 9 KPU kabupaten/kota sebagai data calon pemilih tambahan untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah diserahkan pada bulan Februari lalu.
“Jadi, mereka ini baru akan memilih untuk pertama kalinya di Pemilihan Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang,” imbuhnya.
Calon Pemilih Pemula Jangan Sampai Disusupi ‘Politik Uang’
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Jupendri mengatakan para calon pemilih pemula hendaknya lebih mengedepankan hati nurani dalam menggunaka hak suaranya. Jangan sampai — hak suara pertama yang digunakan — salah dalam memilih pemimpin untuk daerah mereka masing-masing.
Dia menilai, bahwa politik uang dinilai akan meningkat pada pilkada 2020 ini. Salah satu faktornya adalah karena pandemi COVID-19. a
Ada dua faktor yang akan membuat politik uang meningkat pada pilkada 2020 ini. Faktor pertama, kata dia, adalah alasan ekonomi. Pemilih yang terdesak secara ekonomi, akan memilih calon kepala daerah yang memberikannya uang.
Sementara, faktor kedua meningkatnya politik uang di pilkada 2020 disebabkan sistem kampanye yang berubah. Karena pandemi, sistem kampanye berubah menjadi online, tidak lagi langsung seperti kampanye akbar.
“Nah, karena melalui media, bukan langsung, calon kepala daerah akan kesulitan menyampaikan visi dan misinya. Karena tidak ada dialog antara calon dan pemilih. Maka, politik uang pada pilkada 2020 diprediksikan meningkat,” tuturnya.
Solusinya, menurut Jupendri, pertama tentu di masyarakat, termasuk pemilih pemula jangan menggunakan hak suara karena uang. Pilihlah calon yang mampu membawa kemajuan daerah lima tahun kedepan, bukan karena uang atau barang yang diberikan hari ini.
“Kedua, tentu ada di Bawaslu dan KPU, yang harus mengawal pilkada ini secara baik, sehingga produk atau kepemimpinan yang dilahirkan juga berkualitas,” uangkapnya. (bpc3)
