BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Jupendri mengatakan selalu ada peluang masyarakat memilih karena uang.
Kepada bertuahpos.com, Jupendri mejelaskan bahwa ada tekanan ekonomi masyarakat akibat pandemi corona atau COVID-19 ini.
Sehingga, masyarakat yang memilih karena uang ditengah pandemi ini peluangnya juga tinggi.
Lalu, apakah masyarakat yang tertekan ekonominya akan memilih karena uang?
“Tidak bisa divonis seperti itu. Namun, peluangnya ada, karena ada tekanan ekonomi di situ,” kata Jupendri.
Jupendri menilai politik uang akan meningkat pada pilkada 2020 ini, yang salah satu faktornya adalah tekanan ekonomi.
Pemilih yang terdesak secara ekonomi, akan memilih calon kepala daerah yang memberikannya uang.
“Kita tahu, karena pandemi ini banyak ekonomi masyarakat banyak yang terhimpit,” kata dia.
Faktor kedua, kata Jupendri, disebabkan sistem kampanye yang berubah. Karena pandemi, sistem kampanye berubah menjadi online, tidak lagi langsung seperti kampanye akbar.
“Nah, karena melalui media, bukan langsung, calon kepala daerah akan kesulitan menyampaikan visi dan misinya. Karena tidak ada dialog antara calon dan pemilih,” kata Jupendri.
Akibatnya, akan ada calon kepala daerah yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan hal itu.
“Maka, politik uang pada pilkada 2020 diprediksikan meningkat,” lanjut dia.
Bagaimana cara menghindarkan politik uang ini?
“Ada dua, pertama tentu di masyarakat. Jangan memilih karena uang. Pilihlah calon yang mampu membawa kemajuan daerah lima tahun kedepan, bukan karena uang atau barang yang diberikan hari ini,” kata Jupendri.
“Kedua, tentu ada di Bawaslu dan KPU, yang harus mengawal pilkada ini secara baik, sehingga produk atau kepemimpinan yang dilahirkan juga berkualitas,” pungkas dia.
Di lain pihak, Bawaslu Riau juga menyebutkan akan ada pelanggaran di Pilkada 2020 ini.
“Sedangkan pilkada normal saja ada pelanggaran, apalagi tidak normal (new normal),” kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.
Rusidi juga menyoroti Aparatur Sipil Negara (ASN) masih rawan terseret dalam pilkada 2020 ini.
ASN masih akan diseret-seret salah satu calon untuk ikut terlibat dalam pilkada. Padahal, dalam aturannya, ASN harus terbebas dari kegiatan politik.
Selain keterlibatan ASN, ada beberapa kecenderungan pelanggaran yang dikhawatirkan masih akan terjadi di pilkada 2020.
Kecenderungan pelanggaran tersebut diantaranya politik uang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etik. (bpc4)
