Pemerintah Larang FPI, Fadli Zon: Tanpa Proses Pengadilan, Praktik Otoritarianisme

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan pelarangan terhadap organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Dia juga mengatakan pelarangan seperti itu adalah pembunuhan demoktasi dan yang lebih parah, menyelewengkan konstitusi.

“Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi,” kata Fadli Zon di akun twitternya, @fadlizon, Rabu 30 Desember 2020.

Sebelumnya, pemerintah telah membuat keputusan untuk melarang dan menghentikan semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Keputusan ini diambil karena FPI tak lagi memiliki dasar hukum sebagai organisasi masyarakat (ormas) ataupun organisasi biasa.

Baca: Selain Boikot, MUI Juga Desak Uni Eropa Hukum Prancis karena Hina Nabi Muhammad SAW

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud MD, Rabu 30 Desember 2020, dikutip dari Kompas.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” tambah dia.

Dengan keputusan ini, maka Mahfud meminta pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk tidak lagi mengizinkan kegiatan yang dilakukan FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” kata Mahfud. (bpc4)