Muhammadiyah Minta Pemerintah Lebih Sensitif Nilai Agama dalam Mengambil Kebijakan

Rabu, 03 Maret 2021 13:01
Muhammadiyah Minta Pemerintah Lebih Sensitif Nilai Agama dalam Mengambil Kebijakan

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah, Abdul Mukti meminta pemerintah lebih sensitif dengan masalah ahklak, norma sosial, dan nilai-nilai agama dalam mengambil suatu kebijakan.

Hal itu, kata Abe, menyusul adanya lampiran peraturan presiden (perpres) tentang investasi miras. Setelah banyak mendapatkan penolakan dari berbagai elemen, lampiran perpres tentang investasi miras itu kemudian dicabut.

Advertisement

“Dalam mengambil kebijakan, sebaiknya Pemerintah memperbaiki komunikasi dan lebih sensitif terhadap masalah-masalah akhlak, norma sosial, dan nilai-nilai agama,” tulis Abe melalui akun twitternya, @Abe_Mukti.

Muhammadiyah, lanjut Abe, mengapresiasi langkah presiden Jokowi mencabut lampiran perpres tentang investasi (miras) tersebut. Pencabutan ini, kata Abe, adalah bukti bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA:  Catatan Sejarah 23 Februari: Wafatnya Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan

Baca: Alur Cerita Pendakian Multazam di Gunung Piramid, Terpeleset Hingga Jatuh ke Jurang

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mencabut  sebagian lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol.

PP ini sempat mengundang pro dan kontra di masyarakat. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Konferensi Pers di Istana, Jakarta, 2 Maret 2021.

Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut,” kata Jokowi

Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

BACA JUGA:  Mardani Ali Sera: Data dan Riset Pihak Luar Jangan Buru-Buru Diragukan

Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras. Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. (bpc4)

Berita Terkini

Senin, 19 April 2021 21:31

Akan Punya Bursa Mata Uang Kripto, Ini Kata Bappebti

Mata Uang Kripto

Senin, 19 April 2021 20:30

Demokrat Tolak Jatah Menteri Jika Jokowi Jadi Reshuffle Kabinet

Sikap Demokrat Tetap Dioposisi

Senin, 19 April 2021 19:51

Sinyal dari Ustaz Yusuf Mansur, Witjaksono Akan Jadi Menteri Investasi

Klaim Calon Menteri Investasi

Senin, 19 April 2021 19:30

Bengkalis Disunting Ratusan Miliar Dana dari BRGM

BRGM, Bengkalis

Senin, 19 April 2021 18:23

Sidang Korupsi, Yan Prana Sebut Pemotongan SPPD Usulan Dona Fitria

Sidang Yan Prana Jaya

Senin, 19 April 2021 17:33

Sidang Korupsi Yan Prana, Lima Saksi Ngaku Keberatan SPPD Dipotong 10%

Sidang Korupsi Yan Prana Jaya

Senin, 19 April 2021 17:02

Pelatih Tottenham Jose Mourinho Dipecat

Tottenham menyisakan 6 laga di Liga Inggris

Senin, 19 April 2021 16:22

Kasus Positif Covid-19 di Riau Kian Meningkat, Ini Penekanan Syamsuar untuk Daerah

Beberapa Poin Penekanan Gubri dalam Penanganan Covid-19