BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Calon Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Mamun Murod membalas tudingan dengan mengatakan bahwa 2 NGO lingkungan di Riau (Jikalahari dan Walhi Riau) tendensius, atas pernyataan tertulis yang mereka publikasikan.
Sebelumnya, Jikalahari dan Walhi Riau dalam keterangan tertulisnya meminta kepada Gubernur Riau Syamsuar agar tidak menunjuk Mamun Murod sebagai Kepala Dinas LHK Provisni Riau, sebab sosoknya dianggap gagal dalam menyelamatkan hutan alam di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pada Mei 2020 — Tim Panita Seleksi (Pansel) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Riau — pejabat teras atas eselon II — telah mengumumkan beberapa nama calon pimpinan Satker (Satuan Kerja setingkat kepala dinas, biro dan badan), hasil fit and propertest, untuk posisi Kepala Dinas LHK. Nama Mamun Murod masuk di dalam calon yang lolos seleksi, selain M. Edi Aprizal dan Imam Sukendar.
“Kalau memang kita (saya) tidak memiliki kemampuan dalam bekerja, maka di situlah seharusnya para pihak ini (Walhi Riau dan Jikalahari) komplen. Kalau sekarang, dipilih saja belum. Itu sikap yang tendensius,” uangkapnya kepada bertuahpos.com, Minggu, 31 Mei 2020.
Koordinator Jikalahari, Made Ali mengatakan pernyataan Mamun Murod yang menyebut Jikalahari dan Walhi Riau tendensius merupakan pernyataan tidak tepat. Menurutnya materi yang dituangkan dalam rilis sebelumnya berdasarkan data dan fakta yang mereka temukan di lapangan selama 10 tahun Mamun Murod menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami menyampaikan itu ada dasarnya, ada faktanya. Nah, dia (Mamun Murod) menyebut kami (NGO) tendensius dasarnya apa?. Kami mengkaji ucapan dan tindakannya di lapangan, itulah sesuai dengan rilis yang kami buat,” kata Made.
Dia menambahkan, harusnya Mamun Murod, mempersiapkan diri terhadap segala kritikan yang datang, sebab dia merupakan pejabat publik dan digaji dengan uang rakyat. “Kalau dia (Mamun Murod) tak sanggup di kritik suruh saja dia jadi tukang ternak lele, atau tukang sayur. Itu tak ada yang kritik dia,” kata Made, kepada bertuahpos.com.
Menurutnya, materi rilis yang Jikalahari dan Walhi Riau sampaikan, dengan harapan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Riau, Syamsuar dalam menentukan pilihan, siapa yang cocok untuk bekerja di bawah pimpinannya di Dinas LHK Provisni Riau.
Ujar Made, selama 10 tahun Mamun Murod menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, secara tindakan cenderung membela perusahaan. Sementara jika dipilih menjadi Kepala Dinas LHK Provisni Riau, Mamun Murod akan diminta untuk membuat konsep Riau Hijau sesuai dengan visi Syamsuar.
Nah, bagaimana mungkin, sebut Made, Mamun Murod yang sudah “berat sebelah” lalu dia duduk di Dinas LHK. Salah satu kriteria untuk memimpin instansi di pemerintah itu tidak boleh ada keberpihakan kepada satu pihak, melainkan harus mengakomodir semua kepentingan secara adil. “Jadi track record (Mamun Murod) selama 10 tahun itu kami cek betul,” jelasnya.
Sementara itu, Mamun Murod sendiri menanggapi bahwa kritik yang dilontarkan oleh kedua NGO itu merupakan hal yang biasa. “Kalau menurut saya kritikan itu wajar-wajar saja. Namanya juga dalam kehidupan demokrasi, semua orang bisa berpendapat, ya. Tetapi, mungkin lebih elegan kalau pendapat itu disampaikan setelah kita bertugas. Justru dengan adanya kritik seperti ini saya semakin semangat untuk memperbaiki diri,” katanya. (bpc3)
