Inilah 6 Provinsi dengan UMP Tertinggi

Rabu, 25 November 2020 15:35
Inilah 6 Provinsi dengan UMP Tertinggi
Ilustrasi rupiah.

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat ada enam provinsi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi tahun 2021. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tentang perkembangan penetapan UMP itu. “Ada  enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,” ujarnya seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu, 25 November 2020.

Advertisement

Adapun provinsi dengan UMP tertinggi untuk 2021 yakni Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Bengkulu.

Selain itu, Ida menyebut ada 27 provinsi yang menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, sementara satu provinsi yakni Gorontalo belum menetapkan UMP 2021 hingga saat ini.

Baca: Karena Corona, APBD Perubahan Riau Turun ke Angka Rp8,7 Triliun

BACA JUGA:  UMP Riau 2021 Rp2,8 Juta Lebih Sudah Diteken Syamsuar

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah menerbitkan surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Menurut Ida, dengan adanya SE tersebut, gubernur diminta untuk tidak menetapkan UMP 2021 lebih rendah dibandingkan UMP 2020.

Menurutnya, diterbitkannya SE tersebut sudah melalui diskusi panjang dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, pertumbuhan ekonomi, analisis dampak Covid-19 terhadap kondisi pengupahan

Ida menjelaskan, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Bahkan, berdasarkan hasil survei BPS pada Juli 2020 mengenai dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, ada 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, 53,17% usaha menengah dan besar dan 62,21% usaha mikro dan kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Melihat ini, dia berpendapat sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat ini.

Menurutnya, seluruh regulasi seperti PP 78/2015 tentang Pengupahan, Permenaker 18/2020 mengenai kebutuhan hidup layak serta dan Permenaker 15/2018 tentang Upah Minimum disusun dengan asumsi kondisi normal.

“Sehingga akan memunculkan masalah jika dipaksakan untuk dilaksanakan dalam kondisi extraordinary seperti adanya kondisi pandemi saat ini,” kata Ida.

Ida juga memastikan, penetapan SE upah minimum 2021 tersebut berdasarkan berbagai pandangan mulai dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, pakar, praktisi hingga akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan Daerah.

Lebih lanjut Ida juga mengatakan melalui SE Menaker, gubernur diamanatkan untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, upah minimum tahun 2022 ditetapkan dengan berpedoman pada UU Cipta Kerja yang telah disahkan beserta aturan turunannya. (bpc2)

Berita Terkini

Kamis, 15 April 2021 17:12

Elite PDIP Merespon Soal Demokrat Merasa Dikhianati Jokowi

Lobi-lobi Politik

Kamis, 15 April 2021 16:43

Taliban Mundur dari Pembicaraan Damai untuk Afganistan Sebelum Militer AS Hengkang

Pembicaraan damai untuk Afganistan

Kamis, 15 April 2021 16:32

Bengkalis Tanggung 69 Ribu Premi JKN Masyarakat Miskin

Integrasi JKN KIS

Kamis, 15 April 2021 15:08

Pengusaha Ragukan Ekonomi Bisa Pulih Sesuai Keinginan Jokowi

Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 15 April 2021 15:01

Jadwal Berbuka Puasa Hari Ketiga untuk Wilayah Pekanbaru Versi Muhammadiyah

Waktu berbuka Pekanbaru

Kamis, 15 April 2021 14:24

BPS Sebut Impor Kurma Naik Tajam

Permintaan Kurma Meningkat

Kamis, 15 April 2021 13:23

DPRD Riau Kritik Refocusing Anggaran Tak Berdampak Pada Penurunan Covid-19

Angka kasus Covid-19 di Riau meningkat

Kamis, 15 April 2021 12:45

Video: BI Minta Masyarakat Riau Tahan Belanja Saat Lebaran

Pengendalian Inflasi Riau

Kamis, 15 April 2021 11:23

Puasa Tak Halangi Pembentukan Antibodi Vaksin

Puasa Tak Pengaruhi Pembentukan Antibodi Vaksin