Dijatuhi 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo Ajukan Banding

Jumat, 23 Juli 2021 12:01
Dijatuhi 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo Ajukan Banding
Menteri KKP Edhy Prabowo saat ditahan KPK.

BERTUAHPOS.COM, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah dirinya divonis 5 tahun penjara dalam kasus dugaan izin budidaya dan ekspor benih bening lobster 2020.

Hal ini diungkapkan oleh penasehat hukum Edhy, yakni Soesilo Aribowo kepada wartawan, Jumat 23 Juli 2021, dengan uangkapan singkat, “Banding,” tuturnya.

Menurut Soesilo, jika tetap dipaksakan, perkara yang menjerat Edhy seharusnya lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kemarin (diajukan ke PN Jakarta Pusat),” pungkas Soesilo, dikutip dari RMOL.

Dalam perkara ini, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS.

Baca: Catatan Sejarah 25 Mei: Takluknya Portugis di Tangan Sultan Baabullah

Tak hanya itu, Edhy juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung setelah menjalani pidana pokoknya.

Edhy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I, Suparman Nyompa, memiliki pandangan yang berbeda atau dissanting opinion. Menurut Hakim Suparman, Edhy lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a.

“Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan seterusnya pada dakwaan alternatif pertama,” kata Hakim Suparman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Bahwa Hakim Anggota I berpendapat, terdakwa sesungguhnya hanya melanggar ketentuan Pasal 11 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua,” tambahnya. (bpc2)