RUU Perlindungan Data Pribadi Jangan Sampai Seperti Omnibuslaw

Kamis, 12 November 2020 15:57
RUU Perlindungan Data Pribadi Jangan Sampai Seperti Omnibuslaw
Ilustrasi keamanan data pribadi secara digital. (Shutterstock)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah diketahui tengah

RUU Perlindungan Data Pribadi

Ilustrasi keamanan data pribadi secara digital. (Shutterstock)

 

Advertisement

Belajar dari kasus Omnibuslaw UU Cipta Kerja, harusanya RUU Perlindungan Data Pribadi tidak lagi menjadi pemicu perpecahan dan semakin memudarkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi, hingga saat ini Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dan Kominfo telah merampungkan pembahasannya hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke 12.

Baca: Bill Gates Bicara Sosial Distancing Tanggapi Kondisi Terburuk di AS Akibat Wabah Mematikan

“Sebetulnya tidak ada kendala lain [akan pembahasan RUU]. Memang DIM harus dibahas dengan seksama,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com, Kamis, 12 November 2020.

Bahwa pemerintah tentu memegang prinsip kehati-hatian, menurutnya, itu hal yang pasti. Terutama dalam pembahasan DIM bersama DPR. Hal ini dikarenakan pemerintah menginginkan produk hukum yang berkualitas dalam perlindungan data pribadi.

RUU Perlindungan Data Pribadi, merupanan Undang-Undang yang dianggap mendesak keberadaanya. Alasan itulah yang membuat pemerintah akan tancap gas untuk merampungkan pembahasannya.

Meski demikian, kata Dedy, pihaknya tidak ingin berjanji kapan waktu pasti penyelesaian. “Tetapi semoga segera disahkan dalam beberapa bulan ke depan dan yang pasti kami sedang bekerja secepat mungkin, tetapi tetap dalam kehati-hatian,” katanya.

Bisnis.com dalam pemberitaannya menuliskan bahwa Ketua Panja RUU PDP, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa hingga saat ini DPR dan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 12 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU tersebut.

Abdul pun menyebutkan bahwa finalisasi dari RUU PDP dipastikan mundur dan dan dapat rampung pada 2021. Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan dan hambatan untuk merealisasikan RUU tersebut. (bpc2)

Berita Terkini

Jumat, 04 Desember 2020 20:34

Menanti Prioritas Pembangunan APBD Riau 2021

#apbd #opini #anggaran

Jumat, 04 Desember 2020 18:38

Kondisi Geografis Riau Hambat Distribusi Logistik Pilkada, Wagubri: Harus Ditangani Serius!

#pilkada2020 #pilkadariau #logistikpilkada

Jumat, 04 Desember 2020 17:34

Ada Dugaan Kartel, KPPU Nilai Ada yang ‘Aneh’ dengan Harga Bawang Putih

#bawanghputih #hargabawangputih #kartelbawangputih #kppu

Jumat, 04 Desember 2020 17:15

Habib Rizieq Hanya Bawa Pengacara Saat Diperiksa, Bukan Massa

#hbs #rizieq #rizieqdiperiksa #fpi

Jumat, 04 Desember 2020 16:50

Jabatan Plh Walikota Dumai Diperpanjang

#plh #walikotadumai #zulkiflias #kpk

Jumat, 04 Desember 2020 15:32

Kucing Hutan dan Musang Diamankan dari Tempat Wisata di Pekanbaru

#kucinghutan #satwaliar #satwadilindungi

Jumat, 04 Desember 2020 14:30

Aturan Baru Tarif Ekspor Sawit Efektif Berlaku 10 Desember Ini

#tarifekspor #sawit #bpdpks #kemenkeu #cpo

Jumat, 04 Desember 2020 13:30

BKD Riau Terganggu dengan Isu Pelantikan Pejabat

#pelantikan #pejabat #pemprovriau