Para Gubernur Diminta Kebut Realisasi APBD

Kamis, 16 Juli 2020 11:25
Para Gubernur Diminta Kebut Realisasi APBD
Presiden RI Joko Widodo

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Para gubernur diminta untuk sesegera mungkin mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau realisasi APBD 2020. Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Percepatan realisasi ABPD dalam rangka untuk pemulihan ekonomi daerah di tengah COVID-19.

“Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa,” ungkap Jokowi dalam pertemuan dengan para gubernur se-Indonesia pada Rabu, 15 Juli 2020, seperti dilansir dari laman resmi kepresidenan.

Advertisement

Jokowi juga melihat realisasi untuk belanja modal di daerah juga belum maksimal. Para gubernur juga diminta untuk menggesa ini agar realisasinya maksimal. Salah satu daerah yang menjadi fokus sorotan Jokowi yakni Provinsi Sumatera Selatan. Hingga kini realisasi belanja modal di daerah itu baru 1,4%.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti penyerapan APBD seluruh provinsi yang hingga saat ini masih berada di bawah 50 persen. Provinsi dengan penyerapan APBD terendah adalah Maluku Utara dengan penyerapan 17 persen, Papua, 17 persen, Sulawesi Tenggara 16 persen, dan Sumatra Selatan 16 persen. (bpc2)

Baca: Pemda Inhil Komit Perangi Pekat

Berita Terkini

Selasa, 27 Oktober 2020 10:32

Kemenag Riau Serukan Masjid Kembali Terapkan Protokol Kesehatan

#protokolkesehatan

Selasa, 27 Oktober 2020 08:10

Jangan Sepelekan Percikan Kencing

#ISLAMPEDIA

Selasa, 27 Oktober 2020 06:32

Saat Cuti Bersama, Riau Perketat Izin Pegawai Keluar Daerah

#cutibersama #liburpanjang #asnriau

Selasa, 27 Oktober 2020 05:32

Tugas Tim Kesehatan di Posko Cek Poin, Faskes Terdekat Tetap Dikoordinasikan

posko cek poin, kesehatan, libur panjang, cuti bersama

Selasa, 27 Oktober 2020 04:31

Tumpang Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah, UU Cipta Kerja Perlu Segera Disingkronisasi

#uuciptaker, #kewenangan #pusatdan daerah