BERTUAHPOS.COM — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim dianggap ‘melempar’ beban ke daerah soal kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.
Kritik ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetyani kepada wartawan, Selasa, 24 November 2020. PKS menilai sikap Nadiem sama saja dengan lepas tangan pemerintah pusat jika keputusan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat harus memastikan daerah mana yang siap dan mana yang tidak siap untuk sekolah tatap muka. Buat kualifikasinya berdasarkan data yang akurat. Jangan diserahkan begitu saja ke Pemda untuk menentukan sendiri. Ini namanya lepas tanggung jawab,” katanya.
Kebijakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Netty meminta 4 kementerian itu ikut serta dalam pengawasan dan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Sikap yang ditunjukkan oleh Kemendikbud merupakan bentuk bahwa lembaga-lembaga di pemerintah tidak bisa saling bersinergi dalam upaya penanganan Covid-19, dalam hal pengawasan. Netty menyebut bahwa siapapun pasti tak ingin dibukanya sekolah dengan tatap muka membuat kasus terkonfirmasi Covid-19 kian melonjak.
“Kementerian-kementerian yang tergabung dalam SKB 4 Menteri harus saling bersinergi dalam hal pengawasan serta sanksi jika ditemukan pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.
Netty pun meminta pemerintah pusat terlibat langsung mengawal pelaksanaan pembukaan sekolah. Ia ingin dimulainya sekolah tatap muka harus sesuai standar protokol kesehatan.
“Pastikan persyaratan pembukaan sekolah tatap muka dengan standar AKB (adaptasi kebiasaan baru) dan prokes benar-benar terpenuhi. Ini bukan saatnya trial and error dengan mengorbankan anak-anak bangsa,” ujar Netty.
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan secara khusus pada sekolah berasrama, seperti pondok pesantren. Pemerintah, kata Netty, juga harus menyiapkan fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang akan memulai pembelajaran tatap muka. (bpc2)
