BERTUAHPOS.COM — Bencana banjir mulai merambah setidaknya ke lima kabupaten/kota di Riau. Empat di antaranya sudah membuat laporannya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau—per 1 Maret 2025.
Menurut Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau, M dy Afrizal, kelima kabupaten kota tersebut adalah Kampar, Rokan Hulu (Rohul), Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi (Kaunsing) dan termasuk Pelalawan.
“Bahkan informasi terakhir yang kami terima, air mulai menggenangi kompleks perkantoran di Pelalawan. Sekitar 20 centimeter. Tapi kami belum terima rincian laporannya,” kata Edy Afrizal, kepada Bertuahpos, Selasa, 4 Maret 2025.
Sebelumnya, bencana banjir yang melanda Riau sudah surut. Namun air kembali naik setelah tingginya intensitas curah hujan beberapa waktu belakangan, sehingga membuat debit air di Waduk PLTA Koto Panjang, kembali naik dan pintu air harus dibuka. Informasi terakhir, pihak pengelola PLTA Koto Panjang telah membuka 5 pintu air dengan ketinggian mencapai 180 centimeter.
Dia menjelaskan, daerah yang benar-benar terdampak dari dibukanya pintu air Waduk PLTA Koto Panjang, yakni Kampar, Pekanbaru dan Pelalawan. Sedangkan banjir yang terjadi di Kuansing merupakan dampak dari meluapnya air yang dikirim dari Darmasraya (Sumatera Barat), bermuara ke Sungai Indragiri.
Sementara itu, untuk banjir di Kabupaten Rohul, juga disebabkan meluapnya Sungai Rokan berdampak dari kiriman air di Padang Lawas (Sumut) dan Pasaman (Sumbar). Kebetulan, intensitas curah hujan di kedua daerah tersebut juga sangat tinggi.
“Sejauh ini, upaya yang kami lakukan masih berkoordinasi dengan Pemda setempat. Sosialisasi dan mitigasi memang harus digencarkan agar musibah banjir ini tidak sampai menelan korban jiwa. Terutama terhadap masyarakat terdampak. Setidaknya bagaimana meringankan beban mereka,” kata Edy.
Menurut data yang diterima BPBD Damkar Riau, per 1 Maret 2025, total dampak kejadian bencana hidrometeorologi ini, sebanyak 34 kejadian banjir, 18 kecamatan dan 39 desa atau 4 kelurahan terdampak total 7.000 KK, 3 fasilitas kesehatan, 6 fasilitas pendidikan, 1 Fastor, 16 fasilitas umum dan jalan sepanjang 1.5 kilometer.***
Edy juga menegaskan bahwa status siaga tanggap darurat bencana hidrometeorologi tingkat provinsi belum dicabut. Status tersebut baru akana berakhir pada Maret ini. “Namun, apakah status tersebut akan diperpanjang, kami masih lihat lagi perkembangannya seminggu ke depan,” jelasnya.
Namun, apakah pemerintah kabupaten/kota akan memperpanjang status tersebut, itu terpulah pada kondisi di daerah masing-masing. “Silahkan saja, kalau memang Pemdanya merasa perlu untuk melakukan perpanjangan status tanggap darurat, tidak ada masalah,” ujar Edy.***
