PERDEBATAN soal vaksin tiga tahun silam masih terbayang di ingatan Jayu Permatasari (31). Polemik halal-haram yang kala itu mencuat sempat membuatnya bimbang, apakah anaknya akan tetap diikutkan program vaksinasi lanjutan atau tidak.
Setelah berselancar di internet dan sosial media, ibu satu anak itu menemukan video penjelasan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Channel Youtube Point Kajian Islam. Materinya menjelaskan soal vaksinasi dari tinjauan mudarat dan manfaat. Penjelasan itu pun akhirnya menepis keraguan Jayu soal polemik imunisasi.
Di video itu UAS menjawab pertanyaan salah seorang jemaah tentang hukum imunisasi. “Adapun tentang bahwa dia (vaksin) diambil (bersumber) dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan risiko tertinggi ‘mati’. Antara dua ‘mati sama babi’ pilih mana? Pilih babi. Tidak boleh pilih mati.”
“…(misal) masuk kita ke hutan. Pilihannya hanya dua, antara makan babi atau mati, maka potonglah babi. Itu hukumnya akhaffu dhararain — memilih dua hal yang mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi dan rendah, maka boleh memilih yang terendah kalau memang resikonya mati.”
Jayu sempat terpapar hoaks halal-haram vaksinasi di kasus Covid-19 tahun 2022 lalu. Isu itu juga mengingatkan kembali kasus di 2018, soal vaksin Campak Rubella (MR) mengandung bahan babi.
Sebagai pekerja swasta dengan waktu terbatas, dia tak sempat berkonsultasi langsung ke dokter atau pakar kesehatan. Satu-satunya cara, Jayu harus aktif bertanya dan menggali informasi lewat internet dan media sosial. Di sana, konten soal imunisasi berseliweran. “Ada yang informatif, tapi tak sedikit yang menyesatkan,” kata warga yang berdomisili di kawasan Palas, Rumbai Barat, Pekanbaru itu kepada Bertuahpos, awal Juli 2025.
Suaminya pun sering mengingatkan agar tidak menelan mentah-mentah informasi dari media sosial. Perlu di-crosscheck. Kalau masih ragu, Jayu biasanya langsung bertanya di grup WhatsApp Posyandu RW 01 Ibu Balita Rumbai Bukit—grup yang berisi para kader Posyandu dan ibu-ibu yang punya bayi dan balita.
Penjelasan UAS di video itu juga menyadarkan Yuyun Ardiyani (30). Ibu dua anak ini mengaku dulunya cukup sering terpapar isu negatif soal halal-haram imunisasi. “Yang paling saya ingat, vaksin dari bahan babi (MR). Isu itu banyak sekali beredar di Facebook,” ujarnya.
“Ustazahnya bilang ‘kalau dihadapkan pada keraguan, maka ambil keputusan berdasarkan sisi mudharat dan manfaat. Jika manfaatnya lebih banyak, secara Islam itu dibolehkan’. Saya lalu diskusi dengan suami, ya sudah. Kita putuskan untuk tetap imunisasi.”
Sama seperti Jayu, Yuyun juga sempat ragu mengikuti program imunisasi lanjutan untuk anak pertamanya yang saat itu baru berusia tujuh bulan. Isu membuatnya berpikir dua kali, bagaimana mungkin seorang ibu dengan sadar membiarkan anaknya menerima sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
Namun, dia juga sadar bahwa kesehatan adalah hak setiap anak. Sebagai orang tua, dia memegang tanggung jawab atas keputusan itu — apakah anaknya akan diimunisasi atau tidak.
Hingga pada akhirnya dia dapat kiriman potongan video penjelasan UAS tentang imunisasi di WhatsApp. “Cukup melegakan,” katanya saat berbincang dengan Bertuahpos, awal Juli 2025, meskipun belum sepenuhnya mampu menepis keraguannya. Yuyun, kebetulan juga aktif dalam kajian majelis taklim. Dia lalu berkonsultasi lebih dalam kepada ustazah yang mengisi kajian tersebut.
“Ustazahnya bilang ‘kalau dihadapkan pada keraguan, maka ambil keputusan berdasarkan sisi mudharat dan manfaat. Jika manfaatnya lebih banyak, secara Islam itu dibolehkan’. Saya lalu diskusi dengan suami, ya sudah. Kita putuskan untuk tetap imunisasi. Alhamdulillah, sampai sekarang anak saya baik-baik saja,” ujar Yuyun.
Saat ini, dia sudah tidak ragu ikut program imunisasi dasar lengkap untuk anak ketiganya yang kini masih dalam kandungan. “Usia kehamilan saya sudah lima bulan, mohon doanya,” sebutnya.
Yuyun dan Jayu sama-sama menyadari bahwa isu negatif soal imunisasi akan selalu bermunculan. Mereka memandang penting bagi orang tua untuk memahami imunisasi dari berbagai sisi. Sebab, begitu terpapar isu miring yang dibungkus atas nama kepercayaan, banyak orang tua mudah goyah dan ragu. “Kalau keputusan kita salah, kan anak yang akan menanggung akibatnya,” ucap Jayu.
Isu Imunisasi Belum Jadi Fokus dalam Kajian Keagamaan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 tahun 2016. Fatwa itu mempertegas bahwa imunisasi hukumnya wajib. Ketetapan ini didasarkan pada pertimbangan hukum agama yang kuat.
Bahkan, dalam kondisi mendesak — misalnya ketika tidak tersedia alternatif lain yang halal dan imunisasi menjadi satu-satunya cara untuk pencegahan atau pengobatan — maka pelaksanaannya tidak boleh ditolak.
Apalagi program imunisasi pemerintah telah melalui kajian mendalam oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS). Sehingga secara syariat, imunisasi menjadi kewajiban yang harus dijalankan demi menjaga keselamatan jiwa.
Menurut hasil riset Global Health Strategies (GHS) di Kampar dan Pekanbaru, pemuka agama atau ustaz menjadi key opinion leader atau seseorang yang memiliki keahlian dan pengaruh di bidang tertentu, sehingga pendapat dan rekomendasinya dipercaya oleh audiensnya. Termasuk dokter dan kader yang aktif di pengajian.
Meski imunisasi bukan topik utama dalam ceramah, sejumlah pemuka agama di Riau—terutama di Kota Pekanbaru—tetap menyisipkan materi vaksinasi dalam kajian majelis taklim. “Paling disisipkan saja,” kata Ustazah Ratna, S.Ag, kepada Bertuahpos, pertengahan Juli lalu.
Sebagai guru dan pendakwah, dia merasa bertanggung jawab menyampaikan manfaat imunisasi kepada jemaahnya, walau hanya di momen-momen tertentu—seperti saat isu vaksin ramai dibicarakan, atau ketika ada jemaah yang langsung bertanya.
Dalam kajiannya, ustazah Ratna, lebih sering membahas mengapa imunisasi penting bagi kesehatan anak. Misalnya bagaimana IDL menjadi pondasi dalam menangkal dan penguat sistem imun tubuh anak. “Kalau saya menjelaskan dari perspektif agama,” ujarnya.
“Jadi, saya sering sampaikan ke jemaah, anggaplah mereka tidak mengerti sama sekali mengapa anak harus diimunisasi, tapi setidaknya mereka harus memandang status mereka sebagai orang tua yang diberi tanggung jawab oleh Allah dalam bentuk anak. Mereka harus mampu menjaga amanah itu.”
Baginya, dakwah tak sekadar membahas ibadah ritual, tapi juga harus menyentuh aspek kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai bagian dari menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah SWT. Dia meyakini, setiap informasi bermanfaat bagi umat wajib disampaikan.
Bahkan, Al-Qur’an memerintahkan untuk berobat sebelum sakit. Artinya, antisipasi itu bagian dari ajaran Islam. Sebagai pendakwah, dia merasa wajib menyampaikan hal itu. Meski begitu, Ustazah Ratna selalu menyesuaikan bahasa dakwahnya dengan karakter dan latar belakang jemaah. Pemilihan diksi yang tepat membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. “Ini bukan soal diskriminasi, tapi bentuk kepedulian dalam menyampaikan pesan,” ujarnya.
Dalam menyampaikan materi imunisasi anak, dia menggunakan pendekatan holistik—menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan informasi kesehatan. Ia biasanya memulai dengan prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati”, lalu mengaitkannya dengan ayat Al-Qur’an dan hadis. Setelah itu, ia menjelaskan manfaat imunisasi dari sisi medis agar jemaah memahami pentingnya secara utuh.
Meski begitu, ia memahami bahwa pro dan kontra soal imunisasi di masyarakat adalah hal yang wajar. Justru, perbedaan pandangan itu menjadi tantangan tersendiri baginya sebagai pendakwah, juga bagi para tenaga medis di lapangan.
Ia menilai, keragaman pendapat tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap masih perlu diperkuat. Masyarakat harus terus diedukasi bahwa manfaat imunisasi jauh lebih besar daripada risiko yang sering dikhawatirkan.
“Saya setuju (dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016). Ini penting sebagai landasan keagamaan. Meski ada masyarakat yang masih ragu, saya berharap dengan adanya fatwa ini, mereka bisa lebih terbuka dan menyadari pentingnya pencegahan penyakit sejak dini.”
Di luar konteks dirinya sebagai guru dan pendakwah, Ustazah Ratna mengerti bahwa imunisasi anak bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bentuk tanggung jawab dirinya sebagai orang tua, terhadap amanah kehidupan berupa anak, yang diberikan Allah SWT kepadanya.
“Jadi, saya sering sampaikan ke jemaah, anggaplah mereka tidak mengerti sama sekali mengapa anak harus diimunisasi, tapi setidaknya mereka harus memandang status mereka sebagai orang tua yang diberi tanggung jawab oleh Allah dalam bentuk anak. Mereka harus mampu menjaga amanah itu,” katanya.
Sama seperti Ustaz Zulkarnain Umar, Lc, ia menyampaikan materi imunisasi masih sebatas sisipan dalam ceramah, dengan penekanan pada kaitannya antara ibadah dan kesehatan. Namun, ia lebih sering membahas topik imunisasi secara khusus saat menjadi pemateri dalam kegiatan diklat calon pengantin atau bimbingan pranikah yang digelar BP4 Provinsi Riau.
“Saya diminta untuk menjelaskan dari sisi agama. Kalau dari sisi kesehatan biasanya disampaikan oleh praktisi kesehatan. Jadi, informasinya berimbang,” katanya kepada Bertuahpos, akhir Juni 2025 lalu.
Materi imunisasi dianggap penting untuk disampaikan kepada jemaah—baik secara langsung maupun dalam kajian majelis—agar masyarakat memahami bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari amanah yang harus dijaga. Terlebih, mayoritas jemaahnya adalah orang tua yang memiliki anak dan cucu.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajaran agama yang memerintahkan umatnya menjaga kesehatan agar bisa menjalankan ibadah, bekerja mencari nafkah, dan berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya selalu menekankan pentingnya peran orang tua dalam menyiapkan generasi yang tangguh, sehat secara jasmani dan rohani. Itu bagian dari perintah agama dan ajaran Islam,” katanya. Adapun terkait dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016, “Saya sangat setuju.”
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau, KH Muhammad Mursyid, M.Pd.I, menegaskan pentingnya memperkuat edukasi tentang program imunisasi pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan FKPP, kata dia, adalah dengan mendorong program imunisasi masuk ke lingkungan pesantren.
“Imunisasi tetap berjalan di pondok pesantren. Kami mendukung penuh, tentu disesuaikan dengan jadwal dari pemerintah,” ujar Kiai Mursyid, pertengahan Juni lalu.
Dukungan ini bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan mewakili sikap kolektif FKPP Riau. Meski begitu, dia mengakui dinamika di lapangan tetap ada. Perbedaan pandangan soal imunisasi merupakan hal yang wajar dalam masyarakat.
Dari sisi kesehatan dan kemaslahatan umum, Kiai Mursyid melihat imunisasi sebagai langkah penting untuk melindungi para santri. Karena itu, dia mendorong agar pesan-pesan imunisasi terus disosialisasikan, termasuk melalui kajian keagamaan di pesantren.
Selain itu, penting juga pendekatan keagamaan dalam menyikapi isu imunisasi, terutama soal kehalalan vaksin yang masih diperdebatkan di masyarakat. “Pendekatan kami lebih pada bagaimana Islam memandang pentingnya menjaga kesehatan. Harapannya, setelah memahami itu, orang tua tidak lagi ragu mengimunisasi anaknya,” jelasnya.
Namun, dia tak menampik masih ada sebagian masyarakat yang tetap menolak imunisasi meski sudah diberikan penjelasan. “Sikap kami memberi pemahaman, bukan memaksa. Yang penting, pesan kesehatannya sampai,” ujarnya.
Mengapa Capaian Imunisasi di Riau Masih Rendah?
Menurut data Kementerian Kesehatan, tren penurunan capaian imunisasi terjadi dalam tiga tahun terakhir, dan Riau masuk dalam 13 provinsi dengan capaian rendah. Tahun 2022 angka realisasi imunisasi di Riau 86,7%, tahun 2023 turun menjadi 76,4% dan naik ke 82,6% pada tahun 2024. Kendati demikian, angka ini masih jauh dari target nasional di 90%.
Kondisi yang tidak menggembirakan juga terjadi di Kota Bertuah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga semester I – 2025 baru 4.133 anak yang sudah menerima IDL atau sekitar 28,8% dari target 14.355 anak.
Tingkat pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang imunisasi dari berbagai aspek, menjadi salah satu kendala utamanya. “Masih sering kami temukan ada orang tua yang tidak mau imunisasi anaknya karena takut demam,” kata akademisi dari Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Bd. Nelly Karlinah, SST, M, kepada Bertuahpos, pertengahan Juli 2025 lalu.
Faktor lainnya, yakni soal budaya. Khusus di Pekanbaru, kata Nelly, masih ditemukan orang tua yang enggan mengimunisasikan anaknya karena dilarang keluarga besarnya. Adapun narasi yang sering muncul, “Orang tua zaman dulu tidak pernah diimunisasi, tapi tetap sehat.” Ini bahkan menjadi stigma yang diwariskan secara turun-temurun.
Faktanya, masih ada orang tua yang enggan mengimunisasi anaknya bukan karena takut jarum suntik, melainkan takut dimarahi ibu mereka sendiri. Tak sedikit yang secara blak-blakan mengaku sering mendapat teguran dari sang nenek setiap kali membawa si kecil untuk imunisasi.
“Secara terang-terangan mereka mengakui kalau nenek si bayi yang larang. Kalau tetap diimunisasi mereka yang dimarahi. Nah, budaya seperti, harus diakui memang masih melekat di masyarakat kita sampai saat ini. Itu yang paling susah untuk diberi pemahaman. Tapi bagi orang tua yang mengerti, ya nggak sampai ke sana pikirannya,” ujarnya.
Selain itu, mis-informasi soal imunisasi turut menjadi penyebab rendahnya capaian imunisasi di Riau. Menurut Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UHTP, Assoc. Prof. Dr. Reno Rinaldi, M.K.S., M.Kes, masih banyak masyarakat yang mudah percaya pada berita bernada menakutkan, padahal kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.
Dia menyebut, kurangnya kemampuan untuk memilah informasi, membuat sebagian warga langsung menelan mentah-mentah kabar yang beredar, tanpa mencoba menganalisis atau memverifikasi terlebih dulu.
“Harus diakui, masyarakat kita gampang sekali percaya dengan berita yang nggak jelas, padahal itu kan belum tentu benar,” katanya saat dihubungi Bertuahpos, pertengahan Juli 2025 lalu.
Di sisi lain, para kader di Riau juga belum bergerak secara merata. Reno menyebut, ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari terbatasnya anggaran hingga minimnya pelatihan. Kondisi ini ikut menghambat upaya perluasan imunisasi di berbagai daerah.
Faktanya, masih ada orang tua yang enggan mengimunisasi anaknya bukan karena takut jarum suntik, melainkan takut dimarahi ibu mereka sendiri.
Di Riau, kondisi sosial dan budaya juga masih jadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi, selain masalah sistem pelayanan di fasilitas kesehatan. Padahal, dari sisi kebijakan, pemerintah sudah gencar menggaungkan pentingnya imunisasi.
Namun di lapangan, kata Reno, persoalannya lebih kompleks. Masih banyak masyarakat yang terkendala akses, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Riau. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi vaksin kerap terhambat.
Yang tak kalah penting, peran kader juga belum optimal. Keterbatasan jumlah, pelatihan, hingga dukungan logistik membuat upaya mereka terbatas. Bahkan, untuk mengirim vaksin ke daerah terpencil, petugas harus menempuh perjalanan panjang — dari Pekanbaru naik truk, lanjut naik speed boat, perahu kecil, hingga sepeda motor, menempuh medan yang sulit. “Ini jadi bukti bahwa tantangan di lapangan bukan sekadar soal vaksin, tapi juga soal infrastruktur dan sumber daya.
Tokoh Adat dan Pemuka Agama Perlu Dilibatkan
Pemerintah perlu menggandeng pemuka agama dan tokoh adat dalam kampanye imunisasi. Mengingat masyarakat Riau yang mayoritas Melayu dan religius, sosok-sosok ini diyakini lebih didengar dan dihormati, sehingga pesan imunisasi bisa lebih mudah diterima.
Nelly menilai, tokoh adat nyaris tak pernah dilibatkan langsung dalam kampanye imunisasi. Padahal, secara budaya dan sejarah, mereka punya ikatan kuat dengan komunitasnya.
Begitu juga pemuka agama yang memiliki jemaah loyal, sehingga pesan-pesan positif dari mereka lebih mudah diterima masyarakat. “Saya setuju kalau tokoh adat dilibatkan dalam sosialisasi, karena masih dianggap punya power untuk bisa meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Melibatkan pemuka agama dan tokoh adat dalam kampanye imunisasi bisa jadi strategi efektif yang layak dicoba. Selama ini, masih jarang terdengar ustaz atau ustazah yang menyuarakan pentingnya imunisasi, karena jumlah yang mau bicara pun terbatas. Mereka hanya perlu dibekali pemahaman yang sama agar pesannya tidak bias dan bisa diterima masyarakat.
“Kalau kondisinya seperti ini, peran dari pemuka agama sangat dibutuhkan. Mereka bisa menjawab keraguan masyarakat,” kata Reno.
Oleh sebab itu, Reno mendorong pemerintah untuk merangkul dan mengajak para ulama berdiskusi bersama stakeholder di Provinsi Riau, agar pemahaman tentang imunisasi bisa disampaikan secara lebih efektif dan menyeluruh.
Rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Riau masih jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Hingga kini, upaya yang dilakukan baru sebatas gencarkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Fira Septiyani, menyebut tim PKK bersama Dinas Kesehatan rutin turun langsung ke Puskesmas dan Posyandu untuk memberikan pemahaman soal pentingnya imunisasi lengkap.
Dia menekankan bahwa Posyandu bukan hanya untuk bayi, tapi juga melayani balita, ibu, anak usia prasekolah, sekolah, hingga remaja. “Kita masih perlu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya,” ujarnya.
Jika memang peran pemuka agama dan tokoh adat benar-benar dianggap efektif dalam sosialisasi dan edukasi terhadap Imunisasi, kata Fira, pemerintah akan selalu membuka diri.
“Untuk kampanye imunisasi memang kita perlu melibatkan ustadz dan mubaligh. Ini untuk meningkatkan partisipasi orang tua untuk memberikan imunisasi pada anak dan menghilangkan keraguan masyarakat terhadap imunisasi dari sisi agama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han, menyebut pihaknya terus membuka layanan imunisasi, termasuk lewat program Mal Vaksin yang dibuka setiap hari Rabu.
Dinas Kesehatan bersama 239 Puskesmas yang tersebar di Riau sudah mengoptimalkan Posyandu sebagai garda terdepan layanan imunisasi. Setiap Puskesmas membina sejumlah Posyandu yang juga berperan memantau tumbuh kembang dan status gizi anak.
Melalui Posyandu, pemerintah tidak hanya memantau berat badan anak, tapi juga memastikan imunisasinya lengkap. “Sayangnya, masih banyak anak yang belum dibawa ke Posyandu oleh orang tuanya,” kata Sri saat dihubungi Bertuahpos, pertengahan Juli 2025 lalu.
“Untuk kampanye imunisasi memang kita perlu melibatkan ustadz dan mubaligh. Ini untuk meningkatkan partispasi orangtua untuk memberikan imunisasi pada anak dan menghilangkan keraguan masyarakat terhadap imunisasi dari sisi agama.”
Dari catatannya, meski cakupan imunisasi anak usia 0 hingga 1 tahun di Riau pada 2024 sudah di angka 80% lebih, namun untuk usia dua tahun cakupannya justru menurun hingga ke angka 60%.
Kasus yang banyak ditemukan banyak orang tua mengira imunisasi cukup dilakukan di tahun pertama. Padahal, tahun kedua juga masih ada imunisasi lanjutan yang penting. “Ini tantangan besar kita ke depan,” tegasnya.
Pada prinsipnya, kata dia, pemerintah terbuka dengan berbagai masukan dalam rangka memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait vaksinasi. Termasuk melibatkan para pemuka agama dan tokoh adat dalam kampanye imunisasi. Harapannya, itu bisa menjadi salah satu solusi. “Pada prinsipnya, kami sangat setuju,” katanya.
Dia menegaskan, bahwa sebelumnya Dinas Kesehatan juga sudah mengadakan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun untuk mendorong keterlibatan lebih aktif dari para ustaz, dia menilai perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan MUI.
Selain itu, upaya koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau. Dia menyebut, balam pertemuan terakhir, Kemenag menyarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) turut dilibatkan dalam setiap agenda pembahasan imunisasi.
“Memang ini masih menjadi PR kita. Intinya, strategi ini harus menyentuh semua lapisan — dari atas sampai bawah. Pendekatannya harus menyeluruh,” ujar Sri Sadono.***
