BERTUAHPOS — Senat Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap kebijakan tarif global mantan Presiden Donald Trump. Dalam pemungutan suara pada 30 Oktober, Senat menyetujui resolusi untuk membatalkan tarif “timbal balik” yang diberlakukan Trump terhadap lebih dari 100 negara.
Hasil pemungutan suara menunjukkan 51 senator mendukung pembatalan kebijakan tersebut dan 47 menolak. Menariknya, empat senator dari Partai Republik ikut bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut.
Langkah ini menjadi penolakan langka terhadap Trump dari kubu Republik selama masa jabatan keduanya. Keempat senator Republik yang mendukung pembatalan adalah Susan Collins dari Maine, Mitch McConnell dan Rand Paul dari Kentucky, serta Lisa Murkowski dari Alaska.
Sebelumnya, Senat juga telah dua kali memberikan suara serupa untuk mengakhiri tarif yang menargetkan Brasil dan Kanada. Dengan demikian, ini menjadi ketiga kalinya Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk menolak kebijakan perdagangan Trump.
Pemungutan suara ini berlangsung di tengah kunjungan Trump ke Asia. Dalam lawatan tersebut, ia mencapai kesepakatan dengan China untuk menurunkan tarif barang-barang impor asal China dan mendorong peningkatan ekspor kacang kedelai Amerika Serikat — isu sensitif bagi para petani AS sejak perang dagang dimulai.
Meski resolusi tarif ini lolos di Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS kemungkinan besar tidak akan mengambil langkah serupa. Mayoritas Partai Republik di DPR sebelumnya telah menetapkan aturan yang membatasi pemungutan suara terkait kebijakan tarif presiden.
Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia menyebut hasil ini sebagai sinyal politik penting bagi Trump. “Ketika presiden melihat sebagian Partai Republik mulai menentang kebijakannya, bahkan dalam jumlah kecil, itu bisa memengaruhi sikapnya,” ujarnya kepada wartawan.
Resolusi ini tidak hanya menjadi teguran terhadap kebijakan tarif Trump, tetapi juga menyoroti upaya Kongres untuk menegaskan kembali peran pengawasan legislatif atas kebijakan perdagangan yang dinilai terlalu jauh melangkahi kewenangan eksekutif.***
