BERTUAHPOS — Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang kaya dan tanah yang subur. Ironisnya, Tanah Melayu ini rentan terhadap ketahanan pangan—khususnya untuk komoditas pangan strategis. Mengapa begitu?
“Soal ketahanan pangan masih menjadi tantangan kami sampai saat ini,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat menjadi keynote speaker dalam sebuah talkshow hybrid bertema “Strategi Menciptakan Ketahanan Pangan Non APBD yang Dapat Meningkatkan PAD Riau-Peluang dan Tantangan Optimalisasinya”, Kamis, 4 Desember 2025.
Secara umum, isu isu ketahanan pangan memang bukan hanya menjadi tantangan bagi daerah, tapi juga nasional. Dengan kata lain, ada banyak wilayah di Indonesia yang dianggap masih sangat rentan terhadap krisis pangan—termasuk Riau salah satunya.
Sebagian besar wilayah Riau masih didominasi kawasan hutan, perkebunan, dan lahan pertanian yang belum dikelola optimal untuk mendukung peningkatan produksi pangan lokal. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah daerah masih masuk kategori rentan pangan serta bergantung pada pasokan dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dinamika inflasi pangan juga kerap muncul, terutama dari komoditas tertentu, seperti cabai.
Menurut data yang dikeluarkan Pemprov Riau, tahun 2024 menunjukkan produksi pangan strategis Riau masih jauh dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Beras, misalnya, produksinya tercatat di angka 127.439 ton, jumlah yang hanya cukup memenuhi 22% dari kebutuhan masyarakatnya. Cabai dengan jumlah 9.047 ton (29%), telur 5.548 ton (10%), daging ruminansia 20.369 ton (70%), dan daging unggas 64.245 ton (68% ). Boleh dikatakan belum ada satu komoditi strategis yang jumlah produksinya benar-benar cukup memenuhi kebutuhan lokal. Sedangkan jumlah permintaan masyarakat cenderung meningkat setiap tahun.
Ketimpangan supply-demand terhadap pangan strategis membuat pemerintah daerah harus bertumpu dengan daerah lain. Akibatnya, harga cenderung tidak stabil (fluktuatif) dan inflasi tinggi. “Inflasi kita beberapa waktu terakhir juga terdorong oleh kenaikan harga cabai,” ujar Syahrial.
Meski demikian, kinerja ketahanan pangan Riau menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau meningkat 2,14% dari skor 63,37 pada 2019 (kategori agak tahan) menjadi 70,42 pada 2024 (kategori tahan pangan).
Syahrial menyampaikan bahwa tantangan utama dari aspek ketersediaan masih berkaitan dengan rendahnya produksi lokal akibat keterbatasan lahan. Lahan Baku Sawah (LBS) Riau hanya 59.181 hektare dengan produktivitas yang belum optimal. Kondisi irigasi juga belum maksimal, penerapan teknologi sangat terbatas, serta ketersediaan benih, pupuk, dan Alsintan yang masih perlu diperkuat.
Di sisi lain, krisis iklim yang semakin jelas terjadi belakangan ini—seperti banjir dan kekeringan—tentu akan dampak besar terhadap petani. Orang jadi semakin enggan bertani karena besar di biaya produksi, sedangkan harga jual hasil panen rendah. “Ditambah transformasi kelembagaan dan regenerasi petani yang belum optimal,” ujarnya.
Di sisi keterjangkauan, masih terdapat wilayah rentan pangan akibat tingginya masyarakat berpenghasilan rendah serta akses infrastruktur yang terbatas. Sementara pada aspek pemanfaatan, Riau masih menghadapi persoalan gizi, stunting, angka kematian balita, dan angka harapan hidup yang perlu ditingkatkan. Lantas, akankah suatu saat Riau benar-benar berdikari atas swasembada pangannya, atau itu sebatas rencana di atas kertas?***
