BERTUAHPOS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Senin, 2 Desember 2024 malam. Salah satu pejabat yang turut terjaring dalam operasi ini adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Kasus ini membuat berbagai pihak bereaksi. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, menyatakan keprihatinannya atas penangkapan tersebut.
Dia menilai tindakan Risnandar tidak hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga mempermalukan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau.
“Ini sangat memprihatinkan. Sebagai Pj Wali Kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, seharusnya ia menjadi teladan dalam integritas dan profesionalisme. Namun, yang terjadi justru memperburuk citra pemerintah daerah di Riau,” ujar Triono, kepada Bertuahpos.com, Selasa, 3 Desember 2024.
Triono menegaskan bahwa kasus ini menjadi cerminan masih lemahnya integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan, termasuk mereka yang berasal dari pusat. Dia berharap ada evaluasi serius terhadap mekanisme penunjukan pejabat, khususnya di daerah.
Selain itu, Triono mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja para pejabat publik. “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegak hukum. Peran aktif masyarakat juga sangat penting,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, selain Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemko Pekanbaru juga terjaring dalam OTT kali ini.
Berdasarkan informasi yang beredar, OTT ini terkait proyek pengelolaan sampah tahun 2025 senilai Rp44 miliar. Dugaan awal menyebutkan bahwa ada uang sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dolar yang diberikan kepada salah satu pejabat daerah di Pekanbaru untuk meloloskan proyek tersebut.***
