BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kepala daerah dibodoh-bodohi dalam merealisasikan APBD, sehingga belanja modal atau belanja yang realisasinya sampai ke masyarakat porsinya sangat kecil.
Dia menuturkan, kondisi ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Di mana proporsi untuk belanja modalnya sangat kecil.
“Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil,” kata Tito dalam video yang tayang di Youtube Bappenas RI, dikutip, Rabu, 5 Mei 2021.
Menurut Tito, anggaran Pemda yang akan dialokasikan mayoritas untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu dia mencium adanya modus yang membodoh-bodohi kepala daerah.
“Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain,” ujar Tito.
Dia mencatat sebagian besar anggaran di daerah 70% untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 80%.
Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga.
Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. “Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat,” katanya.
“Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya,” ucapnya.
“Saya juga sudah cek ke temen-temen kepala daerah, mereka nggak tahu. Main tanda tangan aja, karena diajukan oleh Bappeda, diajukan oleh Sekda, kemudian yang penting, apa yang dititipkan kepala daerah terakomodir, ditanda tangan,” ucapnya.
“Ya, itu lah yang terjadi. Jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena memang belanja modalnya kecil. Bahkan saya cek ada yang belanja modalnya hanya 12%. Artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88%. Nanti yang 12% itu pun, digunakan untuk pegawai, rapat, rapat, rapat lagi, mungkin bisa 3-4% lagi. Jadi yang sampai ke masyarakat hanya 7-8%. Ini menyedihkan,” tuturnya. (bpc2)
© 2013-2022