Porsi APBD Sampai ke Masyarakat Sangat Kecil, Mendagri Singgung Kepala Daerah Dibodoh-bodohi

Rabu, 05 Mei 2021 10:48
Porsi APBD Sampai ke Masyarakat Sangat Kecil, Mendagri Singgung Kepala Daerah Dibodoh-bodohi

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kepala daerah dibodoh-bodohi dalam merealisasikan APBD, sehingga belanja modal atau belanja yang realisasinya sampai ke masyarakat porsinya sangat kecil.

Dia menuturkan, kondisi ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Di mana proporsi untuk belanja modalnya sangat kecil.

Advertisement

“Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil,” kata Tito dalam video yang tayang di Youtube Bappenas RI, dikutip, Rabu, 5 Mei 2021.

Menurut Tito, anggaran Pemda yang akan dialokasikan mayoritas untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu dia mencium adanya modus yang membodoh-bodohi kepala daerah.

Baca: HARGA EMAS Diprediksi Terus Anjlok Di Bawah US$1.100 Tahun Ini

BACA JUGA:  Mengintip Protokol Kesehatan Para Pengunjung Sukaramai Trade Center Pekanbaru

“Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain,” ujar Tito.

Dia mencatat sebagian besar anggaran di daerah 70% untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 80%. 

Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga.

Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. “Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat,” katanya.

“Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya,” ucapnya.

“Saya juga sudah cek ke temen-temen kepala daerah, mereka nggak tahu. Main tanda tangan aja, karena diajukan oleh Bappeda, diajukan oleh Sekda, kemudian yang penting, apa yang dititipkan kepala daerah terakomodir, ditanda tangan,” ucapnya.

“Ya, itu lah yang terjadi. Jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena memang belanja modalnya kecil. Bahkan saya cek ada yang belanja modalnya hanya 12%. Artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88%. Nanti yang 12% itu pun, digunakan untuk pegawai, rapat, rapat, rapat lagi, mungkin bisa 3-4% lagi. Jadi yang sampai ke masyarakat hanya 7-8%. Ini menyedihkan,” tuturnya. (bpc2)

Berita Terkini

Kamis, 13 Mei 2021 10:34

Supaya Browsing Tak Lemot, Lakukan Cara Ini

Internet, Teknologi

Kamis, 13 Mei 2021 10:15

Luar Biasa, Begini Potensi Ekonomi Syariah di Riau Menurut MES

Ekonomi Syariah

Kamis, 13 Mei 2021 08:55

Ini Alasan Pemerintah Naikkan PPN Tahun Depan

PPN Naik

Kamis, 13 Mei 2021 07:30

Cara Rasulullah SAW Berhari Raya di Idul Fitri

Islam, Idul Fitri, Hari Raya

Kamis, 13 Mei 2021 07:01

Erdogan Minta Dunia Beri Pelajaran Pada Israel

Erdogan

Kamis, 13 Mei 2021 06:14

Menjemput Hidayah Allah

Hidayah

Kamis, 13 Mei 2021 05:00

Catatan Sejarah 13 Mei: Kerusuhan 1998

’98

Rabu, 12 Mei 2021 19:49

Israel Bersumpah akan Serang Total Gaza

Palestina