BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau memproyeksikan bahwa dana transfer pusat ke daerah terus mengalami penurunan, sehingga Pemda dianggap perlu untuk mengelola berbagai potensi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Menurut Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, alokasi pendapatan transfer ke daerah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun strategi guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
“Salah satu strateginya adalah dengan melakukan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal,” kata SF Hariyanto.
Dia mengatakan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan jenis pendapatan daerah di luar pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah yang sah.
Kekayaan daerah tersebut mencakup bagian laba atau dividen dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan badan usaha lainnya.
Oleh sebab itu, Pemprov Riau diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, di tengah menurunnya pendapatan transfer dari pusat.
Pj Sekdaprov Riau, Indra SE, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa APBD Perubahan Riau tahun 2024 akan lebih besar dialokasikan untuk belanja wajib. Salah satunya karena penurunan dana transfer ke daerah seperti DBH Migas dan DBH sawit.
“Memang ada banyak dirasionalisasi. Oleh sebab itu, kemungkinan besar porsi APBDP Riau tahun ini lebih fokus ke belanja wajib saja,” tuturnya.
Menurutnya, pergeseran anggaran di APBDP Riau 2024, salah satunya akan dimaksimalkan untuk belanja pegawai gaji 13 dan 14 agar bisa dibayar penuh, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Padahal, kata Indra, dalam penyusunan APBD Riau 2024 yang dilakukan pada tahun 2023, hanya menganggarkan setengah. “Makanya di APBDP akan disesuaikan karena ini sifatnya prioritas,” tuturnya.
Selain itu, beban anggaran Pemprov Riau, kata Indra, juga akan bertumpu pada gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang lulus tahun 2023, dan sudah efektif bekerja di tahun ini. Totalnya mencapai 6.630 orang.
“Sebab itu, kami akan coba dulu agar masing-masing OPD bisa melakukan efisiensi benjanya, sebagai bentuk antisipasi atas berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan,” terangnya.***
