BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah menargetkan peremajaan pipa minyak di Riau akan rampung pada 2021. Peremajaan pipa minyak ini masuk dalam proyek strategis nasional di bawah Kementerian ESDM. Saat ini beberapa langkah persiapan sudah dilakukan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman menjelaskan, rencana memperbaharui pipa minyak ini memang masuk dalam anggaran nasional mengingat usianya (pipa minyak di Riau) saat ini sudah lebih 40 tahun.
“Dengan kondisi seperti itu kan harus diperbaharui. Makanya, karena pemegang izin usahanya masih PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), tentu masuk dalam PSN dan proyek pembaharuan pipa minyak tersebut dipegang oleh BUMN Pertagas,” kata Indra, Senin, 26 Oktober 2020 melalui sambungan seluler.
Dia menjelaskan, tahapan-tahapan persiapan saat ini sudah berlangsung, dengan target di akhir 2021 — saat peralihan pengelolaan dari CPI ke Pertamina — sudah dengan pipa yang baru. “Jadi targetnya sudah 100% pada akhir 2021 nanti.
Adapun panjang pipa minyak yang dianggap perlu dilakukan peremajaan, yakni sekitar 300 kilometer yang terhubung dari beberapa daerah di Riau, mulai dari Pekanbaru hingga Dumai.
Menurut data yang diperoleh dari Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau, setidaknya ada 12 segmen proyek pembangunan pipa minyak di dua koridor. Koridor pertama yakni Minas ke Duri sampai Dumai. Sedang pada koridor kedua yakni Balam ke Bangko hingga Dumai.
Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setdaprov Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem mengatakan, Pemprov Riau menginginkan ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dilibatkan dalam proyek pembaharuan pipa minyak tersebut.
“Sejak awal PT SPR dipersiapkan untuk kerjasama dengan Pertagas dalam proyek pembangunan pipa minyak. Hal ini juga sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur Riau,” katanya.
Dia menambahkan, PT SPR dianggap mampu untuk terlibat dalam proyek itu. Sedangkan untuk rencana kerjasamanya saat ini tengah disusun. Hal ini menurut Jhon Pinem merupakan bentuk untuk membuka peluang bisnis bagi BUMD.
Skema kerjasama seperti ini, kata Jhon Pinem, sesuai dengan arahan Gubernur Riau Syamsuar sebelumnya, di mana setiap ada investor yang masuk diharapkan bisa dikerjasamakan dengan daerah melalui BUMD. Hal ini tidak lain untuk mendorong pengembangan BUMD dari sisi bisnisnya.
“Tujuannya sudah pasti bagaimana deviden dari BUMD itu bisa bertambah. Sejauh ini, BUMD bersangkutan (SPR) dengan dalam tahapan persiapan untuk menjalankan kerjasama itu,” ujarnya. (bpc2)
