LPPHI: 297 Laporan Masyarakat Soal Pencemaran Lingkungan oleh Chevron, Tapi Tak Ditanggapi Pemprov Riau

Kamis, 08 Juli 2021 09:36
LPPHI: 297 Laporan Masyarakat Soal Pencemaran Lingkungan oleh Chevron, Tapi Tak Ditanggapi Pemprov Riau

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) menyebutkan ada 297 pengaduan masyarakat soal pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Chvron). Namun, tidak satupun yang ditanggapi Pemprov Riau.

“Bayangkan, setidaknya ada 297 pengaduan anggota masyarakat kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi pada lahannya yang pasti akan berimbas pada kesehatan biota hayati di sana dan sekitarnya. Tetapi pengaduan itu layaknya seperti mengadu ke angin yang lalu saja, tidak ada upaya pemulihan lingkungan di sana,” jelas Wakil Sekretaris LPPHI, Hengki Seprihadi di keterangan persnya, Kamis 8 Juli 2021.

Dikatakan Hengki, pihaknya kini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Riau terkait pemulihan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan.

LPPHI mendaftarkan gugatan pada Selasa, 6 Juli 2021. Perkara tersebut telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.

Baca: Suara Nasabah Bank BJB Ini Bergetar Ceritakan Pembobolan Rekeningnya Kepada Hakim

Menurut Hengki, gugatan LPPHI bertujuan untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Blok Rokan, Provinsi Riau yang selama ini diabaikan oleh para Tergugat.

Hengki melanjutkan, pihaknya juga melihat pengaduan-pengaduan yang sebegitu banyak tentang rusaknya lahan dan ladang mereka akibat operasi PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan. Akan tetapi, pemerintah justru lalai dan abai. Pihaknya, lanjut Hengki, menilai pemerintah justru diam dan tidak menjalankan kewenangan dan tugas yang telah diberikan negara terkait kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup itu.

Lebih lanjut Hengki menegaskan, negara harus hadir dan memberikan keadilan atas apa yang telah dirasakan dan diadukan masyarakat Riau ini.

“Itulah alasan kami mengajukan gugatan ini, yakni untuk meminta Negara melalui Pengadilan untuk memberikan keadilan. Negara melalui pengadilan harus hadir atas apa yang dialami masyarakat Riau ini,” ungkap Hengki.

Sementara, Ketua Tim Hukum LPPHI, Josua Hutauruk menerangkan, gugatan yang diajukan berdasarkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing tergugat yang telah merugikan masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Josua juga membeberkan dalam gugatannya beberapa kewajiban yang tidak dijalankan oleh masing-masing para tergugat tersebut, padahal Undang Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta turunan-turunannya, Undang Undang Kehutanan beserta turunannya, serta Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya, dengan tegas mewajibkan hal itu bahkan memberi kewenangan yang luas pada para instasi pemerintah yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya itu.

“Jadi kami menggugat agar Negara dalam hal ini Pengadilan cq. Majelis Hakim memberi keadilan distributif dengan menghukum para tergugat untuk melaksanakan aturan yang ada guna memulihkan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun akibat operasi PT CPI. Kami juga meminta agar pemerintah dihukum untuk segera membuka kepada masyarakat hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan tahun 2020,” ungkap Josua.

“Adalah suatu antinomi yang sudah diakui secara universal, negara membuat hukum, tetapi negara sendiri harus tunduk pada hukum yang dibuatnya itu,” pungkas Josua. (bpc4)

Berita Terkini

Jumat, 28 Januari 2022 12:04

Potret Sixpack Ronaldo Kwateh Pemain Termuda Timnas Indonesia

Sosok Ronaldo Kwateh mencuri perhatian sebab memecah rekor debutan termuda Timnas Indonesia

Jumat, 28 Januari 2022 11:37

Alasan Gatot: Hasil Analisa dan Renungan Presidential Threshold Sangat Berbahaya

Presidential Threshold 20 persen akan mengancam demokrasi di Indonesia.

Jumat, 28 Januari 2022 11:08

Syamsuar Sebut Riau Selalu Kirim Sampel Mencurigakan ke Jakarta, ‘Belum Ada Temuan Omicron di Riau’

Gubernur Syamsuar mengatakan Riau selalu mengirimkan sampel yang mencurigakan ke laboratorium pusat di Jakarta.

Jumat, 28 Januari 2022 10:49

Prabowo Tanggapi Dingin Kritik Edy Mulyadi Soal ‘Macan Mengeong’

Prabowo Subianto memberikan respon dingin terkait kritik yang dilontarkan Edy Mulyadi kepadanya.

Jumat, 28 Januari 2022 10:37

Info Cuaca, BMKG: Riau Cerah Dengan Suhu Udara 33 Derajat Celcius

Info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Riau, Jumat 28 Januari 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) catat cuaca di Riau cerah

Jumat, 28 Januari 2022 10:35

Pengunjung Bakal Diwajibkan Scan Barcode Aplikasi PeduliLindungi di Kantor Kemenag Pekanbaru

Kantor Kemenag Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan berlakukan wajib scan barcode PeduliLindungi kepada setiap pengunjung.

Jumat, 28 Januari 2022 10:25

Bappeda Siak Minta Camat Sosialisasikan SIPD Digital

“Untuk menginput usulan kegiatan, saat ini sudah melalui digital.”

Jumat, 28 Januari 2022 10:19

Diduga Terinjak Gajak, Seorang Petani Sawit di Tahura Ditemukan Tak Bernyawa 

Palen Peter Aritonang (56) ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Taman Hutan Raya (Tahura).

Jumat, 28 Januari 2022 10:08

Ubedilah Badrun: Tak Terhitung Berapa Banyak Pertanyaan KPK Soal Dugaan Cuci Uang Kaesang-Gibran

Ubedilah Badrun selama dua jam diperiksa KPK terkait dengan pelaporan dugaan korupsi Kaesang-Gibran.

Kamis, 27 Januari 2022 22:09

Kasus Omicron Muncul di Sumbar, Anggota Dewan Minta Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru Awasi Perbatasan

15 kasus Covid-19 Omicron terdeteksi di Provinsi Sumatera Barat, Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru diminta segera ambil tindakan