Indra Agus Lukman: Saya Belum Terima SK Penunjukan Komut SPR

Senin, 07 September 2020 09:31
Indra Agus Lukman: Saya Belum Terima SK Penunjukan Komut SPR
Kepala ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman. (Foto: Melba / Bertuahpos)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman, mengaku belum terima SK penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama (Komut) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). (Baca: Roza Mayasari Gantikan Nasir Day Jadi Plt Komut SPR).

Meski demikian, dirinya membenarkan perihal ditunjuknya sebagai Plt Komut perusahaan plat merah itu, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). “Informasinya begitu, tapo saya belum menerima akta penunjukan sebagai Plt Komut,” ungkapnya.

Advertisement

Dia mengatakan secara pribadi tidak ada persoalan dengan ditunjuk dirinya pada jabatan baru. Dia berharap keberadaanya membuat perubahan signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Posisinya sebagai Plt Komut di BUMD itu hingga adanya penjabat definitif sebagai pengganti.

Sebelumnya, Roza Mayasari ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau atau BUMD SPR, menggantikan Dirut sebelumnya yang dijabat oleh Nasir Day. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan plat merah itu pada awal September 2020 lalu.

Baca: Satya Nadella, CEO Baru Microsoft

Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem mengungkapkan. Ditunjuknya Roza Mayasari sebagai Plt Dirut SPR sudah berdasarkan ketentuan berlaku dan disepakati dalam RUPSLB.

Dijelaskan, selain menunjuk Plt Dirut BUMD SPR, dalam RUPSLB tersebut juga ditunjuk Indra Agus Lukman, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, sebagai Plt Komisaris Utama SPR. Indra menggantikan Komut sebelumnya yang dijabat oleh Azhar Syakban.

Dua pejabat ini — Indra dan Roza — mengemban tugasnya hingga terpilihnya pengurus perusahaan yang baru. Selanjutnya, akan dilaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi dan Komisaris. (bpc2)