Tahun 2023 dalam hitungan bulan. Tahun depan akan menjadi tahun politik mengingat pesta demokrasi atau Pemilu akan digelar pada 2024 mendatang. Di sela – sela ragam informasi politik dan ekonomi bermunculan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisipkan isu resesi yang mungkin akan dialami Indonesia pada tahun 2023.
Berbagai persepsi bermunculan. Di tahun depan, politik anggaran pemerintah daerah akan lebih banyak pada persiapan – persiapan Pemilu, baik yang tampak maupun tidak, baik secara terang – terangan ataupun senyap.
Isu ini kemudian menyebarkan semangat pesimistis di tengah masyarakat sehingga menyurutkan harapan lebih, walaupun mungkin tidak seperti itu.
Belum lagi, kepastian ekonomi Riau di tahun depan yang masih abu – abu pasca-ragam fenomena mendera, seperti Covid-19, kenaikan harga BBM, pupuk, beras dan beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang terus meroket.
Sebagai daerah dengan putaran roda perekonomian tinggi, apakah Riau termasuk daerah yang perlu waspada terhadap isu resesi? Lantas, apakah jika resesi terjadi ekonomi Riau juga akan terkena imbasnya? Bagaimana dengan politik anggaran Pemprov Riau di tahun depan? Akankah ada perbaikan belanja pemerintah daerah sebagai daya ungkit perekonomian daerah?.
Bertuahpos.com melakukan wawancara khusus dengan Ekonom Senior dari Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon, PhD untuk menjawab ini. Berikut petikannya;
Menurut pandangan Anda, bagaimana kondisi ekonomi Riau saat masuk tahun politik 2023 menjelang pemilu 2024?
Ekonomi Riau pada 2023 dibayangi resesi global karena ekonomi Riau lebih terbuka dibandingkan daerah lain, di mana hampir semua komoditi penggerak pertumbuhan adalah produk tujuan ekspor. CPO, minyak bumi, kertas, karet, dan kelapa merupakan komoditi utama di Riau.
Momentum pertumbuhan 2022, menjadi fundamen bagi ekonomi Riau di tahun 2023, walaupun berbagai pandangan menyebutkan akan ada goncangan ekonomi.
Nah, kalau tahun politik 2024 dan ‘pemanasannya’ di 2023, menurut saya tidak begitu berpengaruh terhadap ekonomi Riau, karena struktur ekonomi Riau ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor, bukan oleh konsumsi pemerintah.
Bagaimana dengan politik anggaran di tahun 2023, mengingat Syamsuar mungkin akan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau untuk periode kedua di Pilgub 2024?
Berkenaan dengan anggaran, RAPBD 2023 sebesar Rp9,8 triliun dialokasikan mengikut KUA PPAS dari RKPD yang telah dibahas sejak awal tahun kan.
Namun dalam pembelanjaannya, tentu ada deviasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak program dari Pokir (Pokok Pikiran) anggota dewan yang akan digesa untuk dibelanjakan ke daerah konstituennya.
Demikian pula dengan kepala daerah, baik itu gubernur maupun walikota akan mengarahkan belanja pembangunannya untuk membentuk opini keberhasilan membangun daerahnya. Saya kira, untuk belanja APBD 2023 akan diarahkan ke kegiatan yang lebih cepat nampak dampaknya, terutama program bersifat fisik.
Apa yang perlu dikontrol sama-sama, baik dari kaum akademisi, Ormas, terlebih publik secara luas di tahun politik 2023 (dalam perspektif ekonomi makro)?
Bagi masyarakat, belanja menjelang tahun pemilu merupakan peluang untuk membangun daerahnya. Banyak Pokir yang diarahkan ke wilayah mereka, terutama bagi anggota dewan yang terbiasa dengan komunitasnya.
Belanja yang bersifat langsung ini akan mendorong terjadinya multipliereffect yang berdampak bagi masyarakat, maupun ekonomi secara umum.
Contohnya, belanja untuk persiapan kampanye juga akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan industri dan jasa lainnya yang berkaitan dengan itu.
Apakah isu resesi tetap harus dijadikan hal serius di tahun 2023? dan Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah?
Isu resesi global bukan isu menarik bagi daerah, karena bukan kewenangan daerah dalam menanganinya. Namun demikian efek dari resesi dan inflasi global tetap harus menjadi perhatian serius dan harus dilakukan tindakan-tindakan yang bisa mengurangi dampaknya bagi daerah, baik oleh pemerintah daerah maupun otoritas keuangan.
Tapi, selama ini sudah dijalankan dalam skala rumah tangga, misal menanam tanaman kebutuhan harian, seperti cabai maupun tanaman lain, yang bertujuan mengurangi permintaan di pasar sehingga inflasi bisa ditahan.
Pemprov dan BI sebagai bagian dari TPID harus bekerja keras untuk mengurangi tekanan inflasi melalui sisi demand pull inflation, melalui pemenuhan kebutuhan secara subsisten.
Bagaimana dengan prediksi perputaran uang di Riau pada tahun politik? dan Apa yang perlu kita sikap sama-sama?
Riau merupakan sentral ekonomi di Sumatera bagian tengah, bahkan ekonomi terbesar di Sumatera. Perputaran uang yang berkenaan dengan pemilu tidak begitu kuat dampaknya dibandingkan dengan provinsi tetangga.
Hal ini berkaitan dengan jumlah daerah otonom yang akan memilih kepala daerah, dan juga kursi di legislatif yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah tetangga yang memiliki jumlah kabupaten dan kota yang lebih besar.
Masyarakat tidak perlu menyikapi terlalu serius dalam hal aktivitas ekonominya berkenaan dengan kegiatan pemilu. Hanya beberapa jasa dan produk yang memiliki keterkaitan langsung dengan Pemilu.
Masyarakat tetap menjalankan kegiatan ekonominya seperti biasa. Berbeda dengan mereka yang terlibat langsung dengan aktivitas penyediaan alat peraga pemilu, kampanye terselubung, maupun yang terlibat dalam sosialisasi.***
