BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar, diimbau mengawasi ketat anak buahnya. Hal ini terkait masuknya kembali anggaran pembangunan twin tower perkantoran terpadu Pemprov Riau tahun 2023, yang sebelumnya menuai kritikan.
Hal ini ditegaskan Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Triono kepada bertuahpos.com. “Fitra Riau mendorong agar Gubernur Riau Syamsuar melihat lagi arah kebijakan pembangunan yang telah disusun sesuai dengan visi dan misinya, jangan sampai malah dimanfaatkan oleh anak buahnya untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini Pemprov Riau kembali melakukan lelang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Riau ini masuk dalam APBD 2023 dengan nilai Rp8,4 miliar.
Sempat Ditolak, Wacana Sekdaprov Riau Bangun Dua Tower Kantor Terpadu Kembali Dianggarkan
“Dana segitu gede banget kalau cuma untuk DED aja. Lagian menurut Fitra, itu bukan skala prioritas lah,” kata Koordinator Fitra Triono Hadi.
Dikatakannya, Pemprov Riau seharusnya mengarahkan pembangunan pada skala prioritas dengan kerangka acuan yang sudah tersusun dalam rencana pembangunan jangka menengah.
“Pertanyaannya, apakah yang begitu-begitu itu masuk dalam RPJMD? Kalau nggak ada malah jadinya nggak bagus. Malah sporadis jadinya kan,” kata Triono.
Oleh sebab itu, dia mendorong agar Gubernur Riau Syamsuar melihat lagi arah kebijakan pembangunan yang telah disusun sesuai dengan visi dan misinya, jangan sampai malah dimanfaatkan oleh anak buahnya untuk kepentingan lain.
Lagi pula, dia menyebut, publik akan bertanya apakah membangun pusat perkantoran terpadu masuk dalam skema reformasi hanya dengan dihadirkan fasilitas gedung besar dan megah. Dia meyakini hal tersebut bahkan tak ada kaitannya sama sekali dengan upaya meningkatkan kinerja Pemprov Riau.
“Sekarang ini masih banyak daerah-daerah kita yang tertinggal, masih banyak yang butuh sentuhan provinsi, jalan-jalan provinsi juga banyak yang rusak. Seharusnya pembangunan yang dikedepankan itu yang sama-sama menjadi prioritas lah ungkap Triono.
Fitra mendorong agar Gubernur Syamsuar sebaiknya lebih ketat melakukan pengawasan terhadap anak buahnya agar tidak melakukan lah-lah yang justru menghilangkan simpati masyarakat.
“Saya justru sekarang, Pak Gubernur ingatkan anak buahnya jangan neko-neko lah. Lebih fokus saja lagi mikirin rakyat ketimbang membangun gedung-gedung seperti ini,” ujarnya.
“Kita udah capek lah, setiap periode pemerintah yang dibangun gitu-gitu saja. Gedung pemerintah lah. Dulu bikin gedung PON sekarang jadi ‘fosil’. Sekarang malah mau bangun gedung seperti ini. Buat lah yang lebih bermanfaat untuk rakyat,” sebutnya.
Triono menambahkan, dalam hal ini Fitra menilai boleh saja Pemprov Riau merencanakan pembangunan dalam rangka menunjang fasilitas kinerja ASN di lingkungan Pemprov Riau. Namun, sebaiknya hal tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tepat.
“Sekarang belum waktunya lah untuk bangu-bangun seperti itu. Ekonomi semua lagi sulit, dana transfer ke daerah rendah, pendapatan daerah turun. Harusnya nggak perlu lah ada yang kayak-kayak gini. Pembangunan itu seharusnya diarahkan ke yang prioritas sesuai RPJMD,” sambungnya.
“Kami rasa ini bukan gubernurnya, tapi kadang memang dirancang oleh aparatnya seperti kejadian sebelumnya. Seharusnya itu menjadi pelajaran, bagaimana akhirnya investasi belanja modal justru sama sekali tak terkelola. Harus ada skala prioritas lah kalau mau membangun itu,” ujar Triono Hadi.***(melba)
