Soal Gelar ‘King of Lip Service’ Jokowi dari BEM UI, Netizen Terbelah

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Netizen di media sosial terbelah dalam menanggap gelar ‘King of Lip Sevice’ Presiden Jokowi dari BEM UI.

Bahkan, BEM UI menjadi pembicaraan dan trending sejak Minggu, 27 Juni 2021 pagi.

Sebagian netizen mendukung sikap BEM UI. Menurut mereka, mahasiswa harus bangun dan mengkritisi pemerintah.

“Setuju sama BEM UI khsusnya di point pelemahan KPK,” tulis akun @ikopangestii.

“Jika BEM UI sudah bersuara, artinya negara sedang tidak baik – baik saja dan itu FAKTA,” tulis akun @iamenggar.

Namun, beberapa netizen lain mengambil sikap sebaliknya. Mereka tidak setuju dengan sikap BEM UI, dan mengatakan tak seharusnya gelar seperti itu diberikan kepada Presiden Jokowi.

Beberapa netizen mengatakan BEM UI jangan sok pintar bicara soal negara. Menurut mereka, BEM UI bahkan masih meminta kepada orang tua untuk membayar uang kuliah.

“BEM UI sebaiknya kalian sadar, jng sok pinter bicara ttg negara, kalian Kuliah saja blm tentu becus, kalian bayar Kuliah saja msh minta ortu,” tulis akun @Bengkeltanah2.

Ada juga netizen yang melaporkan BEM UI kepada Kemendikbud, dengan menandai akun @Itjen_kemdikbub.

“Pak coba cek masakan bem ui begini amat kelasnya,” tulis akun @marintaneeoezr.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan gelar ‘King of Lip Service’ kepada presiden Jokowi.

Melalui akun twitter @BEMUI_Official, BEM UI menuliskan bahwa apa yang dikatakan Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan.

Mereka merujuk ke sejumlah pernyataan Jokowi, seperti saat Jokowi mengatakan kangen di demo, hingga revisi UU ITE.

“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis BEM UI.

Melalui unggahannya, BEM UI juga menyorot sejumlah kasus dimana Jokowi hanya dianggap lip service, seperti memperkuat KPK, dan mempersilahkan masyarakat menggugat UU Omnibud Law ke MK.

Namun di kenyataan, menurut BEM UI, KPK diperlemah, dan Jokowi malah meminta MK menolak semua gugatan soal Omnibus Law.

“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” lanjut BEM UI.

“Berhenti membual, rakyat sudah mual!” tutupnya. (bpc4)