BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Setara Institute, lembaga pemantau hak asasi manusia, menyerukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, terutama dengan naiknya harga beras.
Bukan malah memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mereka menilai ini sangat jomplang.
Direktur Setara Institute, Halili Hasan, menilai bahwa dalam situasi sulit seperti ini, Jokowi seharusnya lebih memikirkan nasib sebagian besar rakyat daripada mengambil langkah untuk memberikan penghargaan kepada Prabowo.
“Dengan pertimbangan dan untuk kepentingan politik, yaitu ‘menanam’ jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Jokowi menjadi Presiden RI selanjutnya,” ujar Halili dilansir dari inilah.com.
Halili juga mengkritik kebijakan Jokowi yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat, khususnya terkait pemberian kenaikan pangkat jenderal kepada Prabowo.
“Presiden Jokowi lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia,” ungkap Halili.
Selain itu, Halili menilai bahwa langkah politik Jokowi tersebut sangat bertentangan dengan hukum negara terkait pemberhentian Prabowo dan dianggap merendahkan para korban serta pembela hak asasi manusia yang terus berjuang mencari keadilan.
“Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara,” tegasnya.***
