Pengamat Sebut Kebijakan Penanganan Covid di Pekanbaru Tak Terukur

Kamis, 03 Juni 2021 16:50
Pengamat Sebut Kebijakan Penanganan Covid di Pekanbaru Tak Terukur
Mal SKA Pekanbaru.

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya di Kota Pekanbaru, dalam upaya menekan angka kasus penyebaran Covid-19, sejauh ini dinilai sangat tak terukur.

Menurut pengamat kebijakan publik Adil Haris, salah satunya adalah kebijakan penyekatan jalan protokol di Pekanbaru. Dia mempertanyakan relevansi kebijakan itu dengan turunnya angka kasus penyebaran corona di Ibukota Provinsi Riau ini.

Advertisement

“Melakukan penyekatan itu seharusnya terukur dengan sistematis sehingga langkah – langkah seperti itu benar-benar meminimalisir penyebaran corona,” katanya, Kamis, 3 Juni 2021.

Penyekatan di jalan – jalan protokol di Pekanbaru, memang sudah diberlakukan kembali setelah sebelumnya hal yang sama pernah dilakukan pada saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 2020 lalu.

Baca: Bupati/Walikota Didesak Selesaikan Persoalan Tapal Batas, Deadline Juli Ini

BACA JUGA:  Butet Kartaredjasa: Diam-diam, Ada yang 'Terselubung' di Balik Covid-19

Meski penyekatan dilakukan, kendaraan yang melintas akan dialihkan ke jalan alternatif. Awal-awal kebijakan ini diberlakukan justru terjadi penumpukan di jalur alternatif.

Dia menambahkan, kebijakan – kebijakan yang perlu diseriusi yakni langkah – langkah yang lebih mengarah pada strategi penanganan kasus. 

“Tracing dan testing itu yang harus dimasifkan. Kalau jumlah penduduk pekanbaru saat ini hampir 1 juta maka yang harus di swab harus mendekati angka itu,” tuturnya.

“PSBB kemarin juga nggak ada hasil evaluasinya, berapa besaran persentase yang tidak tertular, kan nggak ada. Makanya harus terukur dan sistematis dan tidak boleh asal.”

Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah agar upaya ini menjadi terukur dan tidak sia – sia.

“Buatlah indikator yang bisa dihitung secara matematis dan indikator yang bisa diukur secara kualitatif, sehingga ketika ini dijadikan alat ukur semua yang dilakukan pemerintah terukur dan biaya yang digunakan juga terukur,” sambungnya. (bpc2)