Pak Jokowi, Petani Sawit Butuh Pupuk Murah, ‘Mainkan’ Dana BPDPKS

Senin, 10 Januari 2022 13:49
Pak Jokowi, Petani Sawit Butuh Pupuk Murah, ‘Mainkan’ Dana BPDPKS

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU  — Para petani sawit punya hak 30% atas pengelolaan dana sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Namun sejauh ini, imbal hasil yang diterima petani masih sebatas pada program peremajaan kebun sawit rakyat atau PSR.

Padahal, beban petani sawit terlebih di Riau tidak hanya pada usia pohon sawit yang menua, mahalnya harga pupuk masih menjadi kendala besar para petani untuk meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit.

Oleh sebab itu, ekonom Tungkot Sipayung mendorong kepada pemerintah untuk menyediakan pupuk murah agar pungutan dana yang dilakukan oleh BPDPKS juga dapat dinikmati para petani.

“Dalam hal ini, pemerintah juga harus menyediakan pupuk murah untuk para petani sawit. Dan itu bisa direalisasikan dengan menggunakan anggaran dari BPDPKS,” tuturnya, Senin, 10 Januari 2022.

Baca: Catatan Sejarah 26 Juli: Terusan Suez Dinasionalisasi Mesir

Dia mengungkapkan bahwa kehadiran pupuk bersibsidi sangat dibutuhkan oleh petani sawit. Presiden bahkan bisa memberikan dorongan kepada PT Pupuk Indonesia untuk penyaluran pupuk murah.

“Misalnya harga pupuknya Rp10 ribu. Petani cukup beli diharga Rp5 ribu disubsidi dari dana sawit yang dikelola BPDPKS. Jadi harga pupuk bisa ditekan setengahnya, kan itu sudah sangat membantu,” ujarnya.

Menurut Tungkot, ini merupakan langkah tepat yang bisa dilakukan pemeriksaan saat ini mengingat harga pupuk dan herbisida saat ini tengah melambung tinggi hingga lebih dari 100%.

“Jangan masyarakat merengek-rengek karena harga minyak goreng naik dan langsung disubsidi pemerintah pakai dana sawit, sementara petani sawit yang kesusahan karena pupuk naik tapi tidak disubsidi. Itu kan menampilkan ketidakadilan pemerintah,” ujarnya.

“Seharusnya pemerintah, kalau minyak goreng saja disubsidi, ya petani sawit yang dananya tiap hari dipungut, dananya kembalikan lah ke sana juga sebagian. Itu supaya adil,” katanya. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 19 Januari 2022 20:39

Teller Bank BRI Leluasa Bobol Rekening Nasabah, Pekan Depan Diadili

Teller Bank BRI ini sebelumnya leluasa membobol rekening 8 nasabah dengan nilai Rp1,2 miliar.

Rabu, 19 Januari 2022 20:33

Terjadi Panic Buying Beli Minyak Goreng, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Sidak Ritel Guna Cegah Penimbunan

Bahkan viral di media sosial emak-emak rela antre untuk membeli minyak goreng satu harga yang mulai diterapkan hari ini.

Rabu, 19 Januari 2022 17:06

Pemprov Riau Diminta Batalkan Penyertaan Modal Ke Jamkrida dan BRK

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Kantor Gubernur Riau pada, Rabu, 19 Januari 2022 di Pekanbaru. 

Rabu, 19 Januari 2022 17:03

Akhir Pekan Ini Mendagri Tito Karnavian ke Riau, Salah Satu Agendanya Tinjau Vaksinasi Massal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Rabu, 19 Januari 2022 16:09

Riau Sudah Berangkatkan 221 Jemaah Umrah dalam Tiga Kali Keberangkatan

Keberangkatan dilakukan pada tanggal 8, 10 dan 12 Januari 2022.

Rabu, 19 Januari 2022 14:54

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Orang Sunda, Saya Terusik dengan Ucapan Arteria Dahlan

Ridwan Kamil mengaku sangat risih dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Artieria Dahlan.

Rabu, 19 Januari 2022 14:38

Syamsuar Sebut Rata-rata 20 Perkara Hukum Dihadapi dalam Setahun

Jumlah perkara hukum yang relatif banyak, SDM kurang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:25

Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Berpotensi Jadi ‘Kota Hantu’

Rocky mengutip kegelisahaan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk membangun IKN Nusantara sebagian besar dari utang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:11

Edy Natar Khawatirnya Potensi Kepanikan Sosial, Daerah Jangan Pernah Sepelekan Covid Omicron

“Kalau kepanikan sosial ini terjadi nanti, akan mempengaruhi psikologis masyarakat kita.”

Rabu, 19 Januari 2022 12:52

Antisipasi Penyebaran Covid Omicron, Syamsuar Sebut PNS Tak Diizinkan ke Luar Daerah

Langkah ini dalam rangka upaya Pemprov Riau mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.