Kadiskes Riau Enggan Sebut Penambahan Anggaran Satker di APBD Perubahan

Sabtu, 09 Oktober 2021 12:20
Kadiskes Riau Enggan Sebut Penambahan Anggaran Satker di APBD Perubahan
Ilustrasi Rupiah (Foto: Net)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir mengakui memang ada penambahan anggaran di Satkernya dalam APBD Perubahan 2021. Namun Mimi enggan menyebut angka pasti dengan alasan harus dicek dan dihitung terlebih dahulu.

“Penambahan (anggaran di Satker) ada. Tapi saya harus cek dan hitung dulu lah. Nggak bisa dikira-kirakan ya, nanti salah omong,” tuturnya saat dihubungi Bertuahpos.com, Jumat, 8 Oktober 2021.

Meski demikian, Mimi membeberkan bahwa penambahan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada APBD Perubahan terjadi untuk beberapa pos anggaran, diantaranya pos anggaran Jamkesda dan penanganan Covid-19. 

“Ada, untuk Jamkesda kan, untuk Covid-19 juga ada. Berapa persen penambahannya harus saya hitung dulu lah harus by data,” ungkapnya.

Baca: Indonesia Jadi Sorotan Media Asing Soal Covid-19

Mimi menegaskan, bahwa pada prinsipnya untuk anggaran pada Satker yang dia pimpin memang ada penambahan pada APBD Perubahan 2021 dan sepenuhnya untuk menunjang kesehatan.

Diberitakan Bertuahpos.com sebelumnya, DPRD Riau pada Rabu, 29 September 2021 telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan Riau 2021 menjadi Rp9,690 triliun. APBD Perubahan 2021 ini naik Rp550 miliar dari APBD murni 2021, yang berjumlah Rp9,132 triliun.

Rapat paripurna pengesahan ini dipimpin ketua DPRD Riau, Yulisman dengan didampingi para wakil ketua, seperti Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kelmi Amri mengatakan pihaknya memberikan banyak rekomendasi kepada Pemprov Riau dalam APBD Perubahan 2021 ini. Dia juga mendesak agar pemprov melaksanakan rekomendasi dari DPRD Riau.

Sementara, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan pihaknya akan meneruskan ke kepala OPD yang ada di lingkungan Pemprov Riau untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut. “Selesai ini akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami berharap evaluasi tidak lama, sehingga apa yang telah disahkan bisa dimanfaatkan,” kata Syamsuar. (bpc2)

Berita Terkini

Kamis, 28 Oktober 2021 20:19

Video: Suasana di Kantor Kejari Kuansing Sempat Memanas, PH Desak Indra Agus Lukman Dibebaskan

Indra Agus Lukman, Kejari, Kuansing

Kamis, 28 Oktober 2021 19:29

Barca Tunjuk Sergi Barjuan Sebagai Pelatih Sementara

Barcelona

Kamis, 28 Oktober 2021 19:25

DBH Untuk Riau Turun Rp300 Miliar

DBH

Kamis, 28 Oktober 2021 16:05

Ini Kata dr Tirta Soal Gelombang Ketiga Covid-19

dr Tirta, Covid-19

Kamis, 28 Oktober 2021 15:22

Video: Night Ride – Pekanbaru Downtown

Motovlog

Kamis, 28 Oktober 2021 15:02

Kim Jong-un Perintahkan Warganya Kurangi Makan Hingga 2025

Kim Jong-un, Korut

Kamis, 28 Oktober 2021 15:02

Anies Baswedan: Orang Baik Masuk Politik Dipermasalahkan

Anies Baswedan