Haedar Nashir: Pajak Pendidikan Tak Sejalan dengan Konstitusi, Harus Dihentikan

Sabtu, 12 Juni 2021 10:14
Haedar Nashir: Pajak Pendidikan Tak Sejalan dengan Konstitusi, Harus Dihentikan
Setiap Anak Harus Punya Mimpi Masa Depan Ajeng (16), siswa sebuah sekolah di Pondok Aren, Tangerang, ditemani adiknya saat mengikuti pembelajaran secara virtual di rumahnya yang sederhana di Kampung Jelupang, Pondok Jagung, Tangerang, Kamis (23/7/2020). Internet di kawasan ini masih tergolong sulit karena fiber optik belum mampu menembus lokasi di perkampungan ini. Siswi kelas 10 ini menyiasati dengan mobile modem, itu pun tidak maksimal sinyalnya. Di Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli dan masih dalam suasana pandemi Covid-19, kelangsungan program pendidikan menjadi hal utama untuk mewujudkan generasi yang cerdas. Presiden dalam pesannya mengatakan, setiap anak harus punya mimpi masa depan. FOTO: Investor Daily/GAGARIN

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan rencana pemerintah tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan bertentangan dengan konstitusi.

Karenanya, kata Haedar, rencana penerapan pajak pendidikan ini harus dihentikan.

“Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,” kata Haedar di laman muhammadiyah.or.id.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan seterusnya yang selama ini telah membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan harusnya diberikan penghargaan. Namun, ternyata sebaliknya, ada rencana penarikan pajak PPN kepada mereka yang pasti memberatkan.

Baca: Jokowi Akan Disalahkan Jika Tidak Karantina Wilayah

“Semestinya diberi reward atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan,” tambah dia.

BACA JUGA:  DPR RI: Cara Sri Mulyani Pernah Dilakukan Penjajahan Belanda

Haedar mengatakan konsep pajak progresif, apalagi di bidang pendidikan, adalah ideologi liberalisme absolut. Tentu saja, hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.

“Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” kata dia. (bpc4)