Sebuah tudingan datang kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia dituduh telah menargetkan penduduk muslim di negaranya—secara sistematis—dengan serangkaian kebijakannya untuk mengatasi apa yang disebut dengan Separatisme dan Islamisme.
BERTUAHPOS.COM — Tuduhan ini datang dari sebuah laporan baru kelompok advokasi Inggris Cage. Dikutip dari middleeasteye, Jumat, 4 Maret 2022, kelompok ini menyoroti penggunaan kekuasaan eksekutif Macron untuk menciptakan kebijakan ‘Obstruksi Sistematis’. Kebijakan itu telah menargetkan kelompok dan institusi Muslim di Prancis, dalam empat tahun terakhir.
Kebijakan mengantisipasi apa yang disebut dengan separatisme dan islamisme itu telah dirancang sejak 2017 lalu. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk tujuan membenteng adanya ‘pejuang asing’ melarikan diri ke Suriah dan Irak dari wilayah tertentu di Prancis.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan itu kemudian berubah menjadi proyek nasional, “…yang ditujukan untuk mengatasi ‘islamisme’ dan ‘penarikan komunitas’ di seluruh negeri,” bunyi laporan itu.
Sejak itu, Prancis telah memperkenalkan serangkaian undang-undang kontroversial—oleh beberapa kelompok hak asasi manusia dianggap Islamofobia—termasuk undang-undang anti-separatisme dan kebijakan ‘piagam imam’.
Kebijakan ‘Obstruksi Sistematis’ dilaksanakan oleh lembaga eksekutif negara yang bertugas menegakkan hukum dan menetapkan kebijakan publik.
Menurut kelompok Cage, kebijakan Prancis ini beroperasi dengan memberikan tekanan maksimum pada kelompok Muslim melalui pembentukan ‘sel departemen’ di 101 departemen pemerintah Prancis.
Dokumen pemerintah Prancis menyatakan bahwa sel-sel departemen bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan semua aktor yang mungkin berkontribusi pada perang melawan Islamisme dan penarikan komunitas.
Cage mengatakan, kebijakan penghalang sistematis telah digunakan untuk memilih organisasi Muslim dan memberi negara kekuatan besar untuk memantau dan menutup institusi, membubarkan organisasi secara sepihak dan menyita uang dengan dalih melestarikan nilai-nilai Republik dan memerangi Islamisme atau separatisme.
Kebijakan itu digunakan untuk membenarkan penutupan setidaknya selusin masjid, ratusan bisnis milik Muslim dan badan amal, dan penyitaan aset senilai jutaan euro karena dugaan promosi Islamisme.
Di antara organisasi yang ditutup karena diduga mempromosikan propaganda Islam adalah badan amal Muslim Prancis Barakacity dan Collective Against Islamophobia di Prancis (CCIF), yang memantau serangan Islamofobia di seluruh Prancis. “Kedua organisasi menyangkal tuduhan itu, tetapi keduanya tetap dibubarkan,” sebutnya.
Cage memberikan laporannya dalam konferensi pers di Paris pada, 2 Maret 2022 lalu. Tujuannya, untuk menyerukan agar kekuasaan Macron segera dicabut. Kelompok Cage berpendapat, “…bahwa temuannya memenuhi ambang penganiayaan sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional.”
(bpc2)
