BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Masa kepemimpinan Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru akan habis pada 2022 mendatang. Namun kontestasi politik di Ibu Kota Provinsi Riau ini atau Pilwako Pekanbaru, diperkirakan baru akan digelar pada 2024 mendatang.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris, pesta demokrasi itu pastinya akan diisi dengan euforia masyarakat sebagai efek dari 10 tahun masa kepemimpinan Walikota Firdaus.
“Pesta demokrasi untuk Walikota Pekanbaru, kemungkinan akan lebih ‘hangat’. Hal ini juga tak lepas dari efek yang dirasakan masyarakat Pekanbaru setelah 10 tahun Firdaus memimpin,” kata dia kepada Bertuahpos.com, Senin, 14 Juni 2021.
Dia menambahkan, salah satu bentuk euforia yang diperkirakan sudah akan muncul pada 2022 mendatang, yakni hadirnya sosok – sosok baru sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.
“Seperti yang diisukan sekarang kan katanya kandidat kuat cuma 2. Saya yakin ada banyak calon nanti yang akan muncul,” terangnya.
Menurut Aidil, dalam pesta demokrasi, Kota Pekanbaru sejauh ini berhasil sebagai representasi pesta demokrasi daripada daerah – daerah lainnya di Riau.
Hal itu tentu saja didukung oleh tingkat kesadaran politik masyarakat yang semakin paham, sebab mereka telah menganalisa kinerja dari 10 tahun masa kepemimpinan Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru.
Selain itu, dia menjelaskan, masyarakat juga perlu waspada terhadap banjir informasi yang akan muncul mewarnai perjalanan Pilwako Pekanbaru nanti.
“Di tahun 2022 nanti, saya rasa euforia itu sudah terasa. Sekarang saja riak – riaknya sudah bermunculan, walau pun itu masih sebatas desas desus,” terangnya.
“Disadari atau tidak, faktanya para Partai Politik sudah sangat gencar melakukan persiapan sekarang ini. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mereka memunculkan calon – calon kuat mereka ke publik,” sambungnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memperkirakan bahwa Pilwako Pekanbaru kemungkinan akan mengalami penundaan hingga 2024.
Komisioner KPU Kota Pekanbaru Arya Ghuna Saputra, penundaan ini merupakan bentuk konsekuensi dari peraturan tentang Pemilu.
“Kalau berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2022 dan 2023, pemilihannya akan digelar pada November 2024,” katanya. (bpc2)
