Peralihan produksi Migas di Wilayah Kerja Rokan merupakan penantian berpuluh tahun. ‘Banyak asa ikut mengalir’ pada setiap tetes minyak yang keluar dari perut Bumi Lancang Kuning itu. Waktu untuk berdebat telah usai. Saatnya saling merangkul untuk satu tujuan, ‘terwujudnya cita – cita kemandirian energi yang unggul.’
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pertemuan Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin di rumah dinas Gubernur Riau Syamsuar, pada 2 Juli 2021, hanya dihadiri oleh beberapa orang. Gubernur Riau Syamsuar ketika itu didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Riau Indra Agus Lukman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Mamun Murod.
“Ini pertemuan khusus Pak Dirut dengan Pak Gubernur,” kata salah seorang petugas yang berjaga di pintu masuk rumah dinas Gubernur Riau saat berbincang dengan Bertuahpos.com, pagi itu. Dia mengungkapkan kalau Jaffee ingin menyampaikan langsung kepada Syamsuar bahwa PHR sudah siap untuk ambil alih operasional Migas di Blok Rokan, Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Jaffee berucap PHR ready kelola Blok Rokan. Sejumlah persiapan transisi sudah dilakukan, termasuk 2.691 pekerja PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), yang siap menjadi pekerja PT. PHR dengan sistem transfer.
Dengan demikian kegiatan operasional Blok Rokan tetap akan dilakukan oleh tim lama. “Kemudian untuk kontrak kerja kami juga sudah melakukan mirrorring dengan CPI dan sudah mencapai 100%,” kata Jaffee.
Pada malam peralihan, tanggal 8 ke 9 Agustus 2021, dilakukan kegiatan seremonial secara virtual. Sejumlah tokoh – tokoh penting turut menyaksikan momen bersejarah itu (Forkopimda Provinsi Riau dan 7 kepala daerah wilayah kerja Blok Rokan juga turut serta).
Sebelumnya, acara ini sudah dipersiapkan matang oleh pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK) Migas, PT. CPI, PT. PHR dan memastikan ‘agenda sakral’ itu berjalan hikmat tanpa suatu hambatan berarti.
Cadangan Minyak di Blok Rokan
Blok Rokan dengan luas 6.453 Km2 tercatat menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari, atau sekitar 24% dari produksi minyak nasional. Terhitung 9 Agustus 2021, pengelolaan salah satu sumur minyak terluas di Indonesia ini ‘berpindah tangan’ ke PHR, setelah 70 tahun dikelola CPI (sejak 1951).
Menurut Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara, ‘harta karun’ yang terkandung dalam perut Blok Rokan itu masih sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan Migas nasional hingga 30 tahun ke depan. “Masih sangat besar dan menjanjikan,” tuturnya 2 Agustus 2021.
Dari data yang dibeberkan SKK Migas, untuk produksi terangkut (lifting) minyak di Blok Rokan pada semester I/2021 rata-rata mencapai 160.646 barel per hari (bph) atau 97,4% dari target di dalam APBN 2021 yakni sebesar 165.000 bph.
SKK Migas mencatat, sejak produksi pertama zaman Belanda, hingga Agustus 2021, total minyak yang berhasil dikeluarkan dari Blok Rokan sudah sekitar 11,69 miliar barel. Dari profil produksi, sumur minyak ini berkontribusi hampir setengah terhadap produksi minyak nasional.
“Mati (berhenti produksi Blok Rokan), maka separuh hilang. Sudah hampir 12 miliar barel yang keluar dari sumur minyak ini,” kata Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman.
Namun demikian, dia mengungkapkan sejauh ini belum ada angka pasti cadangan minyak di blok tersebut. Namun berbagai asumsi sebelumnya telah mencuat, ada yang menyebut tersisa 1 miliar barel, 0,5 miliar, dan ada yang bilang 1,5 miliar barel.
Strategi Pertamina Mengangkat Jumlah Produksi Minyak dan Gas Nasional
Data yang dikeluarkan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 3,77 miliar barel atau 0,2% dari total cadangan minyak dunia. Sementara untuk cadangan gas bumi, berada pada posisi yang lebih baik dengan total lebih dari 77 triliun kaki kubik atau 1,5%, dari total cadangan gas bumi dunia.
Menurut data ini, dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir, tren produksi minyak dan gas bumi (migas) tanah air cenderung turun. Hal ini seiring dengan banyaknya jumlah ladang minyak di Tanah Air yang sudah berusia senja.
“Kecuali Blok Cepu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif dalam pemaparannya saat membuka acara pelatihan Bisnis Proses Minyak dan Gas Bumi yang diadakan oleh JSK Petroleum Academy pada akhir September 2020. “Umur cadangan tersebut hanya 9 tahun. Dengan asumsi, tidak ada lagi temuan cadangan minyak baru,” sambungnya.
Oleh sebab itu, kata Arifin, perlu ada strategi komprehensif untuk meningkatkan capaian migas nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, misalnya, dapat dilakukan dengan optimalisasi sumur migas yang belum maksimal dieksploitasi. Langkah lain, mendorong wilayah kerja (WK) PT. Pertamina yang tidak produktif, agar bisa dikerjasamakan dengan pihak lain swasta.
Upaya lain yang juga bisa dilakukan untuk optimalisasi produksi migas nasional, yakni dengan implementasi inovasi teknologi. Jika merujuk pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, bisnis migas mencakup mulai dari hulu hingga ke hilir. Untuk sektor hulu, bisnis migas meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan di hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, pengolahan dan tata niaga.
“Kemudian melakukan transformasi sumber menjadi produksi. Melaksanakan pekerjaan enhaced oil recoverry, serta kegiatan eksplorasi,” ucapnya.
Sedangkan untuk di Blok Rokan, setelah melihat potensi migas yang tersedia, SKK Migas bersama dengan PHR akan memaksimalkan potensi produksi dan cadangan yang ada di Blok Rokan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Apa yang Akan Dilakukan PT. Pertamina Hulu Rokan?
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PHR Nicke Widyawati menyebut, pihaknya sudah pasang target hingga 165 ribu barel produksi migas dari Blok Rokan hingga akhir 2021. “Kami berharap produksi migas di blok ini diharapkan masih menjadi penghasil migas utama untuk nasional,” tuturnya.
Pertamina juga sudah sudah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasional terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial, komersial, asset supply chain management serta IT.
Dijelaskan, hal lain yang tak kalah penting yakni high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan, tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian utama.
Sebagai induk PHR, Nicke berharap besar pihak manajemen dapat terus fokus jalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa, melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi di Bumi Pertiwi.
“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030,” jelas Nicke.
Selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.
Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia.
Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran, serta 29 rig untuk kegiatan Workover & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya hingga akhir Oktober 2021.
Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.
Hingga tanggal 17 Agustus 2021, PHR telah melakukan pengeboran di sumur ke 6 Blok Rokan. Pihak Pertamina mengklaim pengeboran sumur minyak ini dalam rangka untuk menjaga produksi.
“Saya melihat langsung pekerjaan yang dilakukan di lapangan,” tutur Direktur Utama PT. PHR Jaffee Arizon Suardin. “Semua bekerja keras mulai dari masa transisi hingga pascaalih kelola ini. Ada pekerjaan persiapan rig yang biasanya selesai dalam enam hari, bisa selesai dalam tiga hari.”
Sejak 9 Agustus lalu, PHR telah melakukan tanjak pada 5 sumur diantaranya Sumur Bangko-344 P03reg5 menggunakan Rig BN-18, sumur Duri P_3R33E menggunakan Rig ACS-19, sumur Duri 3K-49C menggunakan Rig APS-3511, dan 2 sumur Duri 8M-75B menggunakan Rig ACS-20 dan sumur Bekasap 161 – BK21_P01 menggunakan Rig PDSI 52.2.
Dia menambahkan, saat ini sebanyak 25 lokasi berstatus siap untuk dibor atau dikenal dengan istilah Ready for Drilling (RFD). PHR menargetkan pengeboran 161 sumur baru hingga akhir tahun 2021. Target dan kerja keras PHR merupakan bagian dari upaya pencapaian target produksi minyak yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni 1 juta BOPD (Barrel Oil Per Day) pada 2030 mendatang.
Wilayah Kerja Rokan merupakan salah satu ‘tulang punggung utama’ dalam pencapaian target tersebut. “PHR berkomitmen untuk mendukung pencapaian target pemerintah pusat tersebut. Prioritas utama PHR saat ini adalah pengeboran. Kami akan berusaha habis-habisan untuk mencapai target tersebut,” tegas Jaffee.
Untuk menjalankan program pengeboran yang selamat, andal, dan efisien, PHR memfokuskan pada tiga hal, yakni penerapan program keselamatan (safety) secara konsisten; pengalihfungsian 2 rig workover (350 HP) menjadi rig pengeboran (drilling rig); dan pencapaian kinerja unggul dan efisien melalui program Lean Sigma.
Sejak hari 13 Agustus 2021, dia mulai mengunjungi lokasi-lokasi pengeboran untuk menyapa dan menyemangati para pekerja di lapangan.
PHR, Jawaban Atas PR Angka Pengangguran Riau
Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi kehadiran PHR sebagai pihak yang kini mengambil tanggung jawab mulia dalam mengelola migas ‘di Negeri Bertuah.’
Kehadiran PHR di Blok Rokan bisa berdampak positif bagi masyarakat Riau — terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal — sejak awal sudah menjadi asa dan sangat mungkin itu terwujud, terutama dalam hal menekan angka pengangguran terbuka yang kini masih menghiasi lembaran kerja pemerintah daerah.
“Kami sangat percaya kehadiran PHR di wilayah kerja Rokan, merupakan salah satu jawaban dalam mengatasi pengangguran di Riau ini,” kata Syamsuar, Senin, 23 Agustus 2021 saat ditemui di Pekanbaru.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, angkatan kerja Provinsi Riau pada Februari 2020 sebanyak 3,33 juta orang, naik 31.240 orang dibanding Februari 2019. Penduduk Riau yang bekerja mencapai 3,16 juta orang meningkat sebanyak 46.250 orang dibanding Februari 2019.
Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau pada Februari 2020 sebesar 5,07% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 3,33 juta orang. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi yakni 6,54% dibanding di pedesaan yakni 4,07%.
Syamsuar mengungkapkan PHR adalah jawaban atas setiap polemik yang selama ini muncul menjelang peralihan produksi dilakukan. Tak dapat dipungkiri bahwa masa depan sumur minyak ini mencuri perhatian ragam pihak di daerah, “sebagai penghias dinamika yang kelak menjadi sejarah panjang lembaran baru kebangkitan energi dalam negeri,” tuturnya.
Lebih penting dari itu semua, kata Syamsuar, keberadaan PHR dalam mengelola Blok Rokan harus mampu menjadi wadah candradimuka bagi Putra dan Putri Melayu potensial, agar mereka turut serta berkontribusi — baik secara tenaga maupun pemikiran — untuk membangun negeri.
Saatnya Putra Putri Daerah Tampil
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Sofyan Siroj Abdul Wahab, menuturkan pengalaman pengelolaan migas sejauh ini bisa menjadi catatan penting, guna merebut hak lebih pengelolaan atas Blok Rokan. Saat ini dan ke depan adalah momen paling penting bagi Riau dan sejarahnya.
“Perjuangan Riau untuk mendapatkan hak pengelolaan istimewa atas SDA yang ada di Blok Rokan memang bukan kali pertama. Namun akan menentukan banyak hal nantinya jika Pusat melihat kesungguhan dan ‘kengototan’ elemen Riau untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya,” tuturnya, Selasa, 10 Agustus 2021,
Dia menuturkan, setelah melihat perjalanan panjang dan terjal untuk merebut Blok Rokan dari CPI, jelas dibutuhkan stamina politik yang prima dan komitmen bersama, terutama dari putra daerah dengan jabatan strategis hingga hingga pusat, termasuk peran – peran vital elemen masyarakat. “Karena sulit jika Kepala Daerah berupaya sendiri,” tuturnya.
Sofyan menekankan, perlu ada konsolidasi dukungan dari tiap elemen Riau mulai politisi dan pejabat di pusat hingga daerah hingga segenap komponen masyarakat, agar dapat satu suara dan siap untuk berjuang bersama.
Harapan baru ini tentunya perlu menjadi perhatian juga bagi PHR agar senantiasa bergandengan tangan, seiring sejalan dengan komponen masyarakat Riau dalam memproduksikan minyak bumi tersebut.
Dalam aspek regulasi, Sofyan Siroj menekankan Daerah perlunya membangun aspek manusia seiring dengan pengambilan SDA. “Kita berharap semakin banyak putera/i Riau ini ikut dilibatkan dalam sektor migas mulai dari level paling bawah hingga level manajerial. Dengan kata lain, tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” ungkap Sofyan.
Anak lokal dari daerah atau ring 1 dari daerah operasi PHR adalah target dijadikannya mereka sebagai calon – calon ahli ilmu kebumian dan ilmu pendukung lainnya untuk terciptanya generasi unggul dari daerah kendali tersebut.
“Komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan dukungan Dari PHR untuk mencetak generasi Unggul di bidang Migas,” tuturnya.
Secara sosiologis Sofyan mengingatkan bahwa keberadaan industri migas bagi masyarakat disekitarnya tentu diharapkan berdampak terhadap ekonomi, infrastruktur serta peningkatan dari pendidikan maupun peluang kerja bagi mereka.
Dengan demikian Pemerintah Riau perlu meminta komitmen dari PHR bagaimana agar keberadaan mereka menjadi berkah bagi Masyarakat sekitar untuk jangka panjang. Persepsi masyarakat ini akan menjadi evaluasi tersendiri bagi internal PHR, apakah Masyarakat puas atau sebaliknya dengan hadirnya PHR sebagai pengganti PT. CPI.
“Masyarakatnya sejahtera adalah hal yang diinginkan oleh negara dan pemerintah Provinsi Riau. Jangan sampai ‘ayam mati dilumbung padi’. Jangan sampai ada Masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dari PHR saat mereka menyampaikan hak-haknya. Saya percaya semua itu perlahan akan teratasi dengan kerja keras bersama,” ucap Sofyan. (bpc2/melba)
