BERTUAHPOS.COM — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia mempunyai potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa strategi harus dibutuhkan untuk merealisasikan potensi tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.
Dia menjelaskan inklusi keuangan dan ekonomi syariah juga menjadi satu agenda prioritas di dalam Presidensi G20 Indonesia, untuk membangun kemitraan global.
Menurut Perry dalam arus baru ekonomi ada empat strategi yang harus ditekankan dan dijalankan. Dan strategi tersebut sudah berjalan dan dinilai berhasil dalam mengembangkan inklusi keuangan dan ekonomi syariah.
Keempat strategi tersebut diantaranya membuat klasterisasi ekonomi. Hal ini pula yang menjadi strategi BI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Nah di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu dengan memberdayakan ekonomi pesantren.
“Membangun ekonomi dan keuangan syariah di bawah madrasah/pondok pesantren di seluruh pelosok tanah air,” jelas Perry dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.
Kedua, yang juga dibutuhkan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah adalah dengan memberikan pelatihan teknis baik itu dalam hal produksi, pemasaran, sampai bagaimana membangun organisasi itu sendiri.
Ketiga adalah perlunya dukungan afirmatif dalam bentuk kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. Dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kata Perry juga kebijakan dari pemerintah dan bank sentral sangat dibutuhkan, juga termasuk dari kalangan akademisi.
“Kita harus memberikan kebijakan afirmatif untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.
Terakhir, yang juga tak kalah penting, kata Perry adalah digitalisasi. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Caranya dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk memasarkan produk-produk halal, termasuk ekonomi pesantren secara global.
“Go digital adalah cara terbaik mempercepat ekonomi dan keuangan syariah. […] Termasuk untuk mempromosikan produk mereka dalam ekspor. Pemerintah dalam hal ini bisa memberikan kebijakan afirmatif berupa subsidi,” jelas Perry.***
Sumber: CNBC Indonesia
© 2013-2022