BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bicara soal masalah kemiskinan di Riau, dan mengklaim bahwa angka rata-rata kemiskinan di bawah nasional walau belum sepenuhnya baik. Namun dia tidak menyebut angka secara pasti.
Dia mengatakan, pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Melainkan dibutuhkan keterlibatan semua pihak dari berbagai sektor, meski secara regulasi pemerintah yang punya wewenang.
“Tapi pihak swasta dan masyarakat juga memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya, Senin, 14 Desember 2020.
“Maka dari itu, semua pihak harus bersinergi, biar bisa menimalisir permasalahan ini,” ujarnya.
Kuncinya, sebut Wagubri lagi, adalah bagaimana perencanaan kita dalam melakukan sistem penanggulangan kemiskinan itu sendiri.
“Dan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka monitoring bisa dilakukan dengan baik juga,” sebutnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini angka kemiskinan di Riau berada di bawah rata-rata nasional. Dan meski belum sepenuhnya baik, maka kedepan upaya-upaya strategis untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara terus menerus.
“Terlebih saat ini situasi tengah pandemi Covid-19, yang sangat berdampak terhadap perekonomian negara, bahkan daerah. Sehingga juga sangat memengaruhi angka kemiskinan di Riau,” terangnya.
Walau begitu, dia menyampaikan pandemi Covid-19 bisa menjadi sebuah momentum yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sebab, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah.
“Tetapi memang harus dilakukan secara baik. Dan jika tidak dilakukan secara integrasi, maka hasilnya tidak akan terlihat. Jadi semuanya harus dijalankan dengan strategi besar yang solid dan terintegrasi,” katanya.
Disamping itu, dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan itu tantangan terbesarnya adalah memastikan penerima manfaat adalah pihak yang berhak dan harus tetap sasaran, sebutnya.
Dan untuk upaya menghindari persoalan tersebut, Pemprov Riau juga telah membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin.
“Harapan kami tentu kabupaten kota bisa membentuk kelembagaan SLRT ini sampai ke tingkat desa atau kelurahan,” pungkasnya. (bpc2)
