DPD RI Juga Ingin Nyapres Jadi Amandemen UUD 1954 Diwacanakan

Sabtu, 15 Mei 2021 21:00
DPD RI Juga Ingin Nyapres Jadi Amandemen UUD 1954 Diwacanakan
Oesman Sapta Odang atau OSO. (Akuratnews)

BERTUAHPOS.COM DPD RI seharusnya juga punya hak untuk ajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu, yang selama ini aturan itu hanya berlaku untuk partai politik. Ini lah alasan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti bertemu dengan Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang untuk membahas wacana amandemen UUD 1945 pada Jumat, 14 Mei 2021.

(Informasi lainnya terkait isu negara dapat dilihat di POLITIK).

Advertisement

La Nyalla mengatakan bahwa DPD RI telah membentuk Tim Kerja Pokok-pokok Haluan Negara (Timja-PPHN) yang diketuai oleh Jimly Asshdiqqie dan bertugas untuk menyiapkan amandemen UUD 1945 untuk yang kelima kalinya.

“Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan Amandemen ke-5 UUD 1945,” kata La Nyalla sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Antara, pada Sabtu, 15 Mei 2021.

Baca: Malam Ini Dumai Selenggarakan Debat Kandidat

Oesman Sapta Odang yang biasa disapa OSO itu menyatakan, dalam amandemen UUD 1495 yang terbaru juga perlu adanya hak bagi DPD RI untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres) pada saat Pemilu berlangsung.

Menurutnya, selama ini calon presiden dan wapres hanya dapat diajukan melalui partai politik. Sudah seharusnya bagi DPD RI juga menjadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, “Yang berasal dari luar kader partai politik,” ujar dia.

OSO berpijak pada setiap warga negara yang sah, memiliki hak sama untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilu. Pada masa lalu, presiden dan wapres hanya dapat dipilih MPR dengan mempertimbangkan representasi partai politik dan utusan golongan serta utusan daerah.

“Lalu dalam amandemen UUD 1945, presiden dipilih rakyat tapi yang mengajukan hanya partai politik. Lalu anggota MPR yang di luar partai politik untuk apa ada di Senayan padahal saat ini penerimaan dari utusan daerah itu adalah DPD RI,” katanya.

Oleh sebab itu, OSO juga menyatakan sudah saatnya DPD RI untuk memiliki hak mengusung calon presiden dan wapres di luar kader partai politik. “Jadi DPD RI bisa membuat konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yang bukan kader partai,” ujarnya. (bpc2)