BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyoroti ide amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan ditengah isu tiga periode saat ini, amandemen UUD 1945 menjadi ide yang bahaya. Apalagi, oposisi dan koalisi di DPR saat ini jomplang.
“Tp dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen amat bahaya. Belum lg di masa pandemi kita tidak bisa optimal mengadu argumen,” tulis Mardani di akun twitternya, @MardaniAliSera, Kamis 2 September 2021.
Ditegaskan Mardani, amandemen UUD 1945 sebenarnya bukanlah sesuatu yang haram. Bahkan, menurut dia, evaluasi memang harus selalu dilakukan.
“Memang evaluasi harus selalu dilakukan, amandemen juga bukan sesuatu yang haram,” tambah dia.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor mengatakan Presiden Jokowi menolak amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah menjadi perhatian publik.
Jokowi, kata Afri, juga menolak masa jabatan presiden 3 periode.
Menurut Afri, PBB melalu ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan siap membantu pemerintah jika ingin mengamandemen UUD 1945. Namun, Jokowi menolak dan mengatakan isu tersebut bisa melebar.
“Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ujar Afri.
Jokowi, lanjut dia, menyerahkan semua urusan amandemen kepada MPR RI.
“Semua terserah di Senayan MPR. Beliau sampaikan begitu,” tambah dia. (bpc4)
