Sidang Korupsi Bea Siswa Kuansing, Dewan Sahkan APBD yang Menyalahi Aturan

Selasa, 24 April 2018 19:41
Sidang Korupsi Bea Siswa Kuansing, Dewan Sahkan APBD yang Menyalahi Aturan

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sidang perkara korupsi bantuan pendidikan bagi PNS Kavupaten Kuantan Singingi dengan terdakwa Munarman, mantan Sekdakab Kuansing dan Doni, Bendahara Pengeluaran, Selasa (24/4/2018), memasuki agenda pemeriksaan saksi mahkota. Di persidangan terungkap bahwa DPRD mensahkan APBD yang menyalagi ketentuan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Toni Irfan SH, terdakwa Munarman memberikan keterangan sebagai saksi kepada terdakwa Doni, demikian sebaliknya, Doni memberikan kesaksian untuk terdakwa Munarman.

Advertisement

Kepada majelis hakim, terdakwa Doni mengakui ada mencairkan bantuan pendidikan tersebut kepada warga Kabupaten Indragiri Hulu. Hal tersebut menurutnya dilakukan karena ada disposisi dari terdakwa Munarman selaku Pengguna Anggaran.

Selain itu juga diberikan kepada beberapa honorer dan PNS di lingkungan Pemkab Kuansing yang memperoleh izin belajar SI, S2 dan S3, serta Diklat Pim III dan IV. Dikatakanya, dirinya tidak mengetahui kalau ada ketentuan bahwa PNS izin belajar tidak berhak mendapat bantuan pendidikan.

BACA JUGA:  Korban Banjir Kuansing Mengeluh Tak Dapat Bantuan Hingga Air Surut

Baca: Gruduk Kantor PLN, Warga Kesal dan Lempar Batu Akibat Kerap Mati Lampu Saat Berbuka

“Saya hanya berpatokan pada DPA yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran sebelumnya. Kemudian adanya Disposisi dari terdakwa Munarman selaku Pengguna Anggaran (Sekda) dan Asisten III, Frederick. Kalau nama yang mengajukan bantuan pendidikan tersebut ada di DPA dan sudah ada disposisi, maka saya cairkan dananya langsung kepada yang bersangkutan secara tunai,” ujarnya.

Dikatakannya, dirinya hanya menjalankan DPA tersebut karena DPA merupakan turunan dari APBD. Mendengar hal ini, majelis hakim mempertanyakan mengapa terdakwa Doni tetap menjalankan DPA yang menyalahi ketentuan Peraturan Menpan RB yang tidak memperbolehkan PNS yang izin belajar bendapat bantuan pendidikan, terdakwa Doni menyatakan tidak mengetahui kalau DPA tersebut menyalahi ketentuan.

BACA JUGA:  Bapaslon Kada di Kuansing akan Jalani Pemeriksaan Kesehatan

“Saya tidak tahu kalau ternyata pemberian bantuan bagi PNS yang izin belajar tersebut menyalahi Peraturan Menpan RB. Karena DPA tersebut merupakan turunan dari APBD yang telah melalui tahap pembahasan TAPD dan DPRD, serta disahkan oleh DPRD. Sehingga saya tinggal menjalankannya saja lagi,” ujarnya.

Lagi pula lanjutnya, pemberian bantuan tersebut sudah berlangsung setiap tahun sebelum dirinya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Februari 2015 hingga November 2016.(bpc17)

Berita Terkini

Rabu, 03 Maret 2021 16:05

Dikritik IPW, PSSI: Sepakbola Indonesia Harus Tetap Berjalan

Banyak orang yang menggantungkan rezeki di sektor sepakbola

Rabu, 03 Maret 2021 15:43

KPK Rencanakan Pertemuan Khusus Bahas Mangkraknya Pasar Cik Puan

Sembilan tahun mangkrak, Pasar Cik Puan disorotan KPK.

Rabu, 03 Maret 2021 15:32

Huawei Keluarkan Produk Mobil Pertama di April 2021, Seperti Apa Wujudnya?

BAIC Blue Valley dan Huawei telah sepakat bekerja sama meluncurkan ARCFOX HBT.

Rabu, 03 Maret 2021 14:31

Smartphone Ini Harganya Murah, Spesifikasi Tinggi

Motorola meluncurkan moto e7i terbaru. Harganya tergolong murah.

Rabu, 03 Maret 2021 13:30

Industri Jasa Konstruksi di Riau Diminta Bersaing Secara Sehat

Industri jasa konstruksi berperan menciptakan iklim ekonomi daerah yang baik.

Rabu, 03 Maret 2021 13:01

Muhammadiyah Minta Pemerintah Lebih Sensitif Nilai Agama dalam Mengambil Kebijakan

Muhammadiyah meminta pemerintah lebih sensitif dengan masalah ahklak, norma sosial, dan nilai-nilai agama

Rabu, 03 Maret 2021 12:30

Gelagat Golkar dan NasDem Berkoalisi, Ini Komentar PDIP

Gelagat koalisi sudah ditunjukkan oleh Partai Golkar dan NasDem sebagai langkah persiapan untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Rabu, 03 Maret 2021 12:01

Perhatikan Lagi, Ini Lima Level Kekhusu’an Shalat Menurut Ustadz Khalid Basalamah

Dari takbir hingga salam, hanya mengkhayal, jadi tak ada pahala di shalatnya

Rabu, 03 Maret 2021 11:39

Penggunaan QRIS di Riau Tembus 118 Ribu Marchent

QRIS yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sejauh ini sudah berjalan di semua perbankan.

Rabu, 03 Maret 2021 11:01

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik

Selama kritikan tersebut rasional