BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Honda Prospect Motor (HPM) menilai Filipina tidak memiliki alasan cukup kuat dalam penerapan kebijakan baru mengenai safeguard yang mempersulit jalur impor mobil yang dibuat di Indonesia.
Safeguard itu mengatur pengenaan tarif baru berupa uang jaminan yang dikenakan per unit pada mobil penumpang dan komersial ringan yang diimpor utuh dari negara tertentu, termasuk Indonesia.
Uang jaminan itu sebesar 70 ribu peso per unit (Rp20,5 juta) untuk mobil penumpang dan 110.000 peso (Rp32,2 juta) per unit untuk kendaraan komersial ringan. Alasan Filipina menerapkan ini untuk melindungi industri kendaraan lokal.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan telah menentang safeguard itu dan meminta Filipina memberikan bukti terdapat kerugian serius sehingga kebijakan ini perlu diterapkan. Kemenperin sempat mengatakan ada konsekuensi WTO (World Trade Organization) atas kebijakan ini.
HPM yang cukup lama absen mengekspor mobil produksi lokal usai Freed akhirnya bisa melakukan perdagangan lintas negara ini kembali pada April 2019 menggunakan Brio.
Hanya ada dua negara tujuan ekspor Brio, yaitu Filipina dan Vietnam. Hingga Desember 2020, HPM sudah mengekspor 12.810 unit ke kedua negara tersebut.
“Nah safeguard ini tidak memiliki alasan cukup kuat ya karena industri otomotif ini sebetulnya sudah disepakati sebagai strategi di negara ASEAN,” kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy secara virtual beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Kesepakatan yang dimaksud Billy yakni keterikatan Indonesia dan Filipina dalam perjanjian perdagangan bebas di Asean atau Asean Free Trade Agreement (AFTA). Pada perjanjian tersebut disepakati kendaraan yang telah sesuai syarat, maka suatu negara di ASEAN itu boleh mengimpor mobil dengan bea masuk nol persen.
Salah satu syarat AFTA yakni mobil yang diekspor harus memiliki tingkat komponen produksi ASEAN.
“Sebetulnya sudah disepakati sebagai strategi di negara ASEAN sehingga sudah pula disepakati berapa ASEAN lokal kontennya jadi semua sudah ada kesepakatan,” kata dia.
Namun begitu, ia mengaku masih akan mempelajari dampak safeguard bagi penjualan ekspor perusahaan. Billy juga mengapresiasi respons cepat pemerintah Indonesia terkait upaya safeguard tersebut yang dilakukan Filipina.
“Sebetulnya kebijakan proteksi Filipina ini memang bisa berdampak ke ekspor CBU terutama sisi harga. Karena mereka ingin lindungi produksi lokal. Saat ini kami masih pelajari terhadap dampak ekspor CBU,” kata Billy. (bpc2)
