MUI Nilai New Normal Kebijakan Kontroversial, Sarat Tekanan “Penguasa” Industri

Rabu, 27 Mei 2020 14:17
MUI Nilai New Normal Kebijakan Kontroversial, Sarat Tekanan “Penguasa” Industri

BERTUAHPOS.COM — Wakil Ketum MUI, Mahyiddin Junaidi menilai bahwa new normal yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat merupakan kebijakan penuh kontoversial.

Muhyiddin berpendapat, jika pemerintah menganggap dengan dibukanya pusat perbelanjaan merupakan upaya penyelamatan ekonomi, tidak dengan mengorbankan warga.

“Tetapi kebijakan tersebut dinilai oleh banyak pakar masih berbau kontroversial dan immature. Ada kesan Indonesia meniru langkah beberapa negara yang sudah menerapkan relaksasi seperti Malaysia, India dan beberapa negara lain di Asia dan Eropa,” ucapnya seperti dikutip dari Republika.co.id.

Dia menambahkan publik sudah sangat paham bahwa para pemilik mal dan pusat perbelanjaan modern di seluruh negeri adalah mereka yang punya kedekatan secara politik dengan pusat kekuasaan. Jadi Mahyiddin, sangat logis jika relaksasi tersebut terkesan bahwa pemerintah mendapatkan pressure (tekanan) untuk melakukan relaksasi.

Baca: Gubri: Protokol Kesehatan Tetap Prioritas Saat Idul Fitri

“Sementara angka kurva masih tinggi dan kebijakan baru pemerintah belum diumumkan secara resmi. New normal seharusnya dijadikan sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara, bukan sekadar penerapan pola hidup empat sehat lima sempurna, tetapi pola hidup yang religius, adil, bebas dari korupsi, kemaksiatan, kezaliman, kebohongan dan penerapan prinsip kesamarataan di depan hukum,” tutur dia.

Jika hal itu diterapkan, sebut Muhyiddin, selayaknya juga harus diikuti dengan pertimbangan dibuka kembali masjid, mushola, majelis taklim dan rumah ibadah lainnya. Ini sangat penting agar kebijakan relaksasi tersebut mendapat dukungan masyarakat luas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan nasional.

MUI tak ingin setelah new normal diberlakukan ada kesan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu sehingga menimbulkan pertikaian baru di tengah masyarakat. (bpc3)