Kapolri Sebut Maklumat untuk Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

Sabtu, 02 Januari 2021 14:26
Kapolri Sebut Maklumat untuk Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kapolri Idham Aziz mengatakan maklumat yang dikeluarkankannya terkait FPI tidak lain untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselatanan masyarakat.

Dia mengatakan, setelah ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan, penggunaan atribut serta simbol organisasi itu juga tidak dibenarkan dalam setiap kegiatan, sebagaimana dilansir dari viva.

Advertisement

Maklumat dengan Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Baca: Fadli Zon Serang Henry Subiakto: Hal Elementer Saja Salah dan Ceroboh

“Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI),” tulis Kepala Polri Jenderal Idham Aziz dalam maklumat itu yang ditandatangani pada 1 Januari 2021.

Dengan ini, Idham Aziz mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

“Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tulisnya.

Kemudian, mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI dan Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

“Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial,” katanya.

Jika ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, katanya, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. (bpc2)

Berita Terkini

Senin, 25 Januari 2021 17:50

Pelaku Usaha Kecil di Riau Diharapkan Jadi Agen dalam Disiplin Protokol Kesehatan

#ProtokolKesehatan #SatpolPP #PelakuUsaha

Senin, 25 Januari 2021 16:32

Militer China-India Kembali Bentrok di Perbatasan Himalaya  

#IndiaChina #MiliterBentrok #Himalaya

Senin, 25 Januari 2021 15:23

BSM Diamanahi Pemerintah untuk Terima Wakaf Uang 

#BSM #WakafUang #Islampedia

Senin, 25 Januari 2021 14:33

Riau Dorong Swasta Terlibat Aktif Kucurkan Bantuan Pendidikan 

#Swasta #BantuanPendidikan #edukasi

Senin, 25 Januari 2021 14:07

Hanura Benarkan Pelaku Rasis ke Natalius Pigai adalah Kadernya

#RASIS #RESPECT #SAYNOTORASISM