BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Indonesia mengutuk dan mengecam keras operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Kota Jenin, Tepi Barat.
Tindakan tersebut dinilai mengancam prospek perdamaian yang telah dibangun pascagencatan senjata di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, 25 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa eskalasi kekerasan ini mengungkap niat terselubung Israel untuk terus melanjutkan pendudukan ilegal di wilayah Palestina.
“Pelanggaran hukum internasional oleh Israel menunjukkan niat utamanya: Menjadikan permanen pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina,” tulis Kemlu RI melalui media sosial X.
Indonesia menyoroti bahwa akar dari konflik ini adalah penolakan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pemerintah Indonesia terus mendesak komunitas internasional agar bertindak tegas atas ketidakadilan yang dialami bangsa Palestina.
Indonesia juga menyerukan dukungan global untuk mewujudkan solusi dua negara yang memungkinkan Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Pasca-gencatan senjata di Jalur Gaza yang dimulai pada 19 Januari lalu, Israel justru melancarkan serangan ke Kota Jenin dan kamp pengungsian di wilayah Tepi Barat pada Selasa, 21 Januari 2025.
Operasi ini kemudian meluas ke desa-desa sekitar hingga hari keempat serangan.
Menurut laporan Anadolu Agency, serangan ini disertai suara tembakan dan ledakan yang mengguncang kamp pengungsian. Buldoser-buldoser Israel dilaporkan menghancurkan infrastruktur dan pertokoan.
Otoritas Palestina menyebut operasi militer ini telah menyebabkan setidaknya 12 korban jiwa dan melukai lebih dari 40 orang.
Krisis kemanusiaan semakin dalam dengan lebih dari 3.000 keluarga yang mengungsi di kamp Jenin selama dua bulan terakhir, termasuk ratusan orang lainnya yang baru masuk dalam sepekan terakhir.
Media Israel melaporkan bahwa serangan di Jenin diduga bermuatan politik. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut berupaya meyakinkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menentang kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, agar tetap mendukung pemerintahan.***
